MALANG, PRINDONESIA.CO – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa wilayah Indonesia yang masih terjadi dalam empat bulan terakhir, menyimpan segudang kritik mengenai komunikasi penanganan  krisis yang dilakukan pemerintah daerah dan pusat. Salah satunya datang dari dosen Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya Assoc. Prof. Maulina Pia Wulandari.

Perempuan yang karib disapa Pia itu menilai, komunikasi pemerintah dalam menangani karhutla sejatinya harus mengedepankan keselamatan masyarakat, ketimbang membela reputasi jabatan. Dalam konteks saat ini, katanya, komunikasi yang dijalankan tidak boleh sampai kehilangan empati, karena hilangnya empati akan berisiko menciptakan krisis kepercayaan baru.

Alumnus University of Newcastle Australia itu menjabarkan, setidaknya ada lima hal yang harus dilakukan pemerintah dalam mengelola komunikasi krisis karhutla. Pertama dan terpenting, terang Pia, memulainya dengan empati, bukan dengan pembelaan. “Akui dampak karhutla terhadap masyarakat Indonesia dan negara-negara tetangga. Sampaikan kepedulian tanpa mengalihkan pembicaraan ke kontribusi atau prestasi pemerintah,” ujarnya dikutip Bisnis.com, Selasa (13/10/2026).

Soal empati, pandangan yang disampaikan Pia selaras dengan apa yang pernah disampaikan founder & Principal Consultant NAGARU Communication Dian Agustine Nuriman dalam workshop “From Crisis to Opportunity: Membangun Kembali Kepercayaan Publik Pasca Krisis” yang digelar PR INDONESIA, Rabu (7/5/2025). Ia menjelaskan, salah satu poin penting dalam komunikasi krisis adalah memiliki sense of heart, alias berkomunikasi dengan hati dan empati mulai dari raut wajah, cara bicara, hingga pakaian yang dikenakan saat hadir di lokasi krisis sangat berpengaruh, dan memiliki makna simbolik yang sangat penting.

Kembali ke Pia, selain empati, pemerintah juga harus memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Ia mencontohkan dengan menjelaskan perkembangan kualitas udara, wilayah yang berisiko, tindakan perlindungan kesehatan, serta akses layanan bagi kelompok rentan, terutama anak-anak, lansia dan penderita gangguan pernapasan. “Pemerintah perlu menyampaikan apa yang telah dilakukan, hasil yang dicapai, kendala yang dihadapi, serta langkah berikutnya. Jangan hanya mengumumkan jumlah personel atau peralatan tanpa menjelaskan efektivitasnya,” tegasnya.

Bangun Orkestrasi Komunikasi

Selain itu, Pia juga mendorong terbentuknya keselarasan komunikasi antarlembaga baik Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Kementerian teknis, BNPB, pemerintah daerah dan perwakilan diplomatik untuk menyampaikan informasi secara konsisten yang sudah dikoordinasikan kepada masyarakat. Sehingga, lanjut Pia, koordinasi komunikasi kepada masyarakat tidak saling melemahkan atas pesan yang disampaikan dari masing-masing lembaga.

Sebagai pakar di bidang public relations, komunikasi publik dan manajemen isu dan krisis, Pia menilai, permasalahan ini perlu dievaluasi secara serius oleh Bakom RI. Menurutnya, lembaga komunikasi pemerintah seharusnya berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar pelindung reputasi pemerintah. “Dalam situasi krisis komunikasi ini, kredibilitas tidak dibangun dengan menenangkan perdebatan, melainkan dengan menunjukkan kepedulian, kompetensi, transparansi, empati dan tanggung jawab,” tutupnya. (Evira Anyelia)