JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Beberapa waktu lalu, pemberitaan mengenai pergantian Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia (RI) ramai mewarnai jagat maya. Tak sedikit publik yang menaruh harapan akan perbaikan komunikasi pemerintah di bawah komando Syahganda Nainggolan selaku Kepala Bakom RI yang baru.

Harapan terhadap Bakom RI juga disampaikan konsultan komunikasi senior REQComm Strategic Consultant Retno Kusumastuti. Ia menilai, Bakom RI seyogianya perlu dipimpin oleh praktisi public relations (PR) profesional. Ini karena tantangan komunikasi pemerintah saat ini tidak cukup dihadapi dengan pendekatan birokratis-administratif. “Pendekatan birokratis-administratif yang kaku seperti ini sudah usang. Sudah saatnya posisi strategis seperti Bakom dipimpin dan diisi oleh praktisi PR profesional yang memahami seni manajemen persepsi dan empati sosial,” ujarnya dikutip dari Media Indonesia, Minggu (4/10/2026).

Menurutnya, komunikasi pemerintah selama ini masih cenderung berjalan satu arah dari pembuat kebijakan kepada masyarakat. Dalam hal ini, Retno menyampaikan bahwa pemerintah perlu lebih sering merespons perosalan sebelum isu berkembang  bukan setelah isu berkembang di ruang publik.

Mengacu pada komunikasi kebijakan, kata Retno, pemerintah perlu membangun komunikasi yang tidak hanya diukur dari banyaknya informasi yang disebarkan, tetapi juga mengukur sejauh mana kebijakan dipahami dan dipercaya masyarakat.

Dalam opininya, perempuan yang juga merupakan akademisi di Universitas Indonesia itu menyebut, pola komunikasi sebagai firefighting PR. Pemerintah, tegas Retno, seharusnya membangun agenda komunikasi sejak awal melalui narasi besar yang konsisten mengenai program strategis. “Alih-alih menetapkan agenda setting secara konsisten melalui narasi besar program pemerintah, respons kehumasan sering kali baru keluar setelah isu atau kritik publik terlanjur viral dan menjadi bola liar di media sosial,” ujarnya.

PR sebagai “Bridge Builder”

Alumnus Universitas Indonesia itu turut megingatkan praktisi PR sebagai bridge builder atau pembangun jembatan. Tugas utama mereka, lanjut Retno, bukan hanya membagikan informasi mentah melainkan menerjemahkan regulasi teknis, kebijakan ekonomi atau data yang rumit menjadi narasi yang relate, membumi, dan mudah dicerna oleh masyarakat awam tanpa kehilangan substansi hukumnya.

Ia juga menegaskan bahwa komunikasi pemerintah juga perlu menghindari kesan menggurui atau defensif. “Bahasa kebijakan perlu disampaikan secara lebih empatik dan dekat dengan keseharian masyarakat,” jelasnya.

Pandangan tersebut selaras dengan apa yang disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Dr. Mochamad Akbar Hadi Prabowo, dalam sesi konferensi Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) 2026 yang diselenggarakan HUMAS INDONESIA di Monumen Pers Nasional, Surakarta, Rabu (7/10/2026). Akbar menegaskan, praktisi PR perlu membangun mindset dari hilir ke hulu dengan keterlibatannya dalam merancang narasi kebijakan sejak tahap perumusan kebijakan, bukan hanya sebagai penerima draf akhir untuk dibagikan.

Adaupun terkait mengomunisikan kebijakan, Akbar mengingatkan agar praktisi PR mampu menerjemahkan bahasa regulasi yang sulit dipahami menjadi bahasa yang lebih dipahami oleh masyarakat. (Evira Anyelia)