JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada penghujung 2025 lalu menjadi ujian bagi banyak pihak. Termasuk bagi PT Hutama Karya (Persero). Dalam situasi tersebut, perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang konstruksi, pengembangan properti, dan penyedia jasa jalan tol itu tidak hanya dituntut memberikan respons operasional yang cepat, tetapi juga komunikasi yang akurat, empatik, dan bertanggung jawab.

Dalam kondisi seperti itu, sekretaris perusahaan (corporate secretary) memegang peran sentral memastikan komunikasi dan seluruh respons perusahaan berjalan selaras dengan kebutuhan publik maupun arahan pemerintah. 

Adapun dalam situasi bencana di Sumatera, Plt. EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Hamdani menjelaskan, pendekatan komunikasi yang dijalankan perusahaan sejak awal berangkat dari satu prinsip utama yakni kemanusiaan. “Sejak fase awal, peran corporate secretary adalah memastikan publik memperoleh informasi yang tunggal, kredibel, dan berbasis kondisi lapangan, dengan aspek kemanusiaan sebagai pijakan setiap pesan,” ujar Hamdani kepada PR INDONESIA, Senin (4/5/2026). 

Komunikasi yang Berpijak pada Kemanusiaan

Saat bencana terjadi, perhatian publik biasanya tertuju pada berbagai informasi yang beredar dengan cepat. Dalam situasi seperti ini, Hamdani mengatakan, perusahaan berupaya memastikan setiap pesan tidak menambah kebingungan maupun memunculkan persepsi keliru. Karena itu, komunikasi yang dibangun tidak diarahkan untuk menonjolkan perusahaan, tetapi memperjelas kontribusi yang diberikan kepada masyarakat terdampak.

Adapun langkah awal adalah memastikan keselamatan personel perusahaan yang bertugas di wilayah terdampak. Setelah itu pemetaan dampak bencana pada area operasional perusahaan, untuk dijadikan dasar berbagai langkah respons cepat seperti pendirian posko tanggap darurat hingga pembukaan jalur tol fungsional untuk mendukung proses evakuasi dan distribusi bantuan.

Di saat yang sama, lanjut Hamdani, Hutama Karya juga memastikan seluruh informasi memiliki sumber data yang jelas dan telah melalui proses verifikasi. “Prinsip komunikasi yang kami pegang adalah responsivitas, akurasi, dan empati. Dalam konteks bencana, empati kami tempatkan sebagai prinsip utama. Yang dibutuhkan publik bukan klaim, melainkan kejelasan dan kehadiran yang nyata,” jelas Hamdani.

Orkestrasi Komunikasi Lintas Fungsi

Komunikasi krisis tidak pernah menjadi pekerjaan satu unit semata. Hamdani menjelaskan, respons perusahaan terhadap bencana melibatkan berbagai fungsi yang harus bergerak secara simultan, mulai dari operasional, HSE, CSR, hingga manajemen puncak.

Dalam konteks tersebut, corporate secretary Hutama Karya menjalankan peran sebagai penghubung yang memastikan seluruh aktivitas dan pesan perusahaan berjalan dalam satu narasi yang konsisten.

Hamdani menggambarkan Corporate Secretary Hutama Karya sebagai narator yang mengoordinasikan komunikasi lintas fungsi agar pelaksanaan di lapangan dan informasi yang diterima publik tetap selaras. Di sini, perusahaan menerapkan mekanisme koordinasi yang ringkas tetapi terstruktur. Informasi dikumpulkan dari lapangan, diverifikasi oleh unit terkait, kemudian diterjemahkan menjadi pesan kunci sebelum dipublikasikan melalui berbagai kanal komunikasi.

Pendekatan ini, kata Hamdani, memungkinkan perusahaan bergerak cepat tanpa mengorbankan akurasi. Pada saat yang sama, setiap materi komunikasi juga melalui penelaahan redaksional untuk memastikan narasi yang disampaikan tetap proporsional dan tidak eksploitatif terhadap korban. 

Menjaga Batas antara Transparansi dan Sensitivitas

Salah satu tantangan terbesar dalam komunikasi bencana adalah menemukan titik keseimbangan antara transparansi publik dan penghormatan terhadap korban. Dalam konteks ini, publik berhak mengetahui bentuk bantuan yang diberikan perusahaan. Hanya saja, kebutuhan transparansi tidak boleh mengorbankan privasi maupun martabat para penyintas.

Dalam publikasi bantuan yang disalurkan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Hutama Karya memilih pendekatan yang menitikberatkan pada substansi bantuan serta mekanisme pelaksanaannya.

Di sana, perusahaan membatasi penyebaran informasi yang berpotensi mengganggu privasi korban. Narasi maupun visual yang digunakan juga dipilih secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesan eksploitasi terhadap situasi bencana.

Pendekatan tersebut menjadi semakin penting, karena wilayah terdampak sekaligus merupakan kawasan yang memiliki keterkaitan erat dengan operasional perusahaan. “Tantangan utamanya ada pada menjaga kesinambungan layanan dan infrastruktur yang memang dibutuhkan masyarakat, sekaligus memastikan keselamatan dan aspek kemanusiaan tetap menjadi prioritas,” kata Hamdani.

Karena itu, imbuh Hamdani, setiap pesan yang disampaikan harus mampu menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi fokus utama. Komunikasi mengenai kondisi infrastruktur maupun operasional perusahaan selalu ditempatkan dalam konteks dukungan terhadap penanganan bencana secara keseluruhan.

Satu Narasi untuk Banyak Kanal

Untuk menjaga konsistensi narasi di berbagai kanal komunikasi, Hutama Karya menerapkan pesan kunci yang sama di seluruh kanal komunikasi. Perbedaannya terletak pada format penyampaian.

Hamdani menjelaskan, media massa memperoleh informasi melalui rilis dan bahan komunikasi yang terstruktur, berbasis data, serta mudah diverifikasi. Sementara itu, media sosial dimanfaatkan untuk menyampaikan pembaruan secara singkat dan responsif.

Selain itu, pemantauan isu dilakukan secara intensif guna mengantisipasi penyebaran misinformasi yang kerap muncul dalam situasi darurat. Langkah tersebut menjadi penting karena kecepatan arus informasi sering kali melampaui proses verifikasi. Tanpa pengelolaan yang baik, informasi yang tidak akurat berpotensi memperkeruh situasi dan mengurangi efektivitas penanganan bencana.

Selaras dengan itu, guna memastikan persepsi publik tidak memandang aktivitas komunikasi perusahaan sebatas pencitraan, Hutama Karya memilih fokus pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Perusahaan berupaya menghindari narasi promosi berlebihan dan lebih menonjolkan akuntabilitas pelaksanaan program. “Kami memastikan komunikasi disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan dan capaian yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Hamdani.

Bagi Hamdani, bukti nyata seperti pembukaan jalur fungsional maupun distribusi bantuan seharusnya menjadi pesan yang berbicara dengan sendirinya. Komunikasi hanya berfungsi menjelaskan proses, memastikan akuntabilitas, dan memberikan informasi yang dibutuhkan publik.

Pengalaman menghadapi bencana di Sumatera memberikan sejumlah pembelajaran penting bagi Hutama Karya, seperti pentingnya menjaga keseimbangan antara kecepatan respons dan disiplin verifikasi informasi. Selain itu juga efektivitas komunikasi krisis sangat bergantung pada kejelasan struktur koordinasi lintas fungsi. “Ke depan, kami akan memperkuat kesiapsiagaan melalui penyempurnaan SOP, simulasi skenario krisis, penguatan pemantauan isu, serta pengembangan perangkat komunikasi yang lebih terstandar,” tutup Hamdani. (ADV)