JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Integritas yang dijalankan tanpa dikomunikasikan berisiko tidak dipahami publik. Namun, jika dikomunikasikan secara tepat, praktik tata kelola dapat berubah menjadi kepercayaan yang berkelanjutan. Hal tersebut disepakati sejumlah peserta Indonesia DEI & ESG Awards (IDEAS) 2026 di penjurian hari pertama, Rabu (10/6/2026). Mereka di antaranya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan PT Pyridam Farma Tbk. Meskipun berbeda sektor dan pendekatan, keduanya memiliki tujuan yang sama menjadikan komunikasi sebagai penggerak budaya integritas.

Dalam pemaparannya, BPKP mengangkat program komunikasi ESG bertajuk Membangun Harmoni Pencegahan Korupsi. Subkoordinator Informasi Publik Biro Hukum dan Komunikasi BPKP Yulia Pranita Rahman menyebut, lewat program tersebut BPKP selaku lembaga yang diberi mandat pengawasan intern pemerintah, berupaya menggeser persepsi publik bahwa pengawasan bukan sekadar menemukan kesalahan, melainkan menciptakan tata kelola yang lebih baik dan mencegah kebocoran keuangan negara.

Melalui program tersebut, kata dia, BPKP menempatkan edukasi publik sebagai fokus utama dengan mengomunikasikan pentingnya pencegahan korupsi, budaya integritas, dan transparansi. "Tantangan komunikasi kami bukan sekadar menjelaskan apa yang diawasi, tapi juga menunjukkan bagaimana pengawasan memberikan manfaat nyata bagi negara dan juga masyarakat," ujarnya dalam presentasi secara daring.

Yulia mengungkapkan, strategi program ini dijalankan melalui kolaborasi media, pemanfaatan platform digital instansi, hingga kolaborasi dan penguatan hubungan dengan pemangku kepentingan. Strategi tersebut diarahkan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan publik terhadap peran BPKP sebagai value driver dan problem solver dalam pengawasan pembangunan.

Hasilnya, program tersebut berhasil menghadirkan citra BPKP sebagai lembaga pengawasan intern pemerintah yang kredibel, adaptif, dan dekat dengan masyarakat. Kemudian, terciptanya budaya integritas, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tak hanya itu, program tersebut juga berdampak terhadap indeks reputasi lembaga pada tahun 2025 dengan mencapai angka 81,71. Yulia mengungkapkan bahwa capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pencapaian Kepatuhan dan Sertifikasi Internasional

Sementara itu, PYFA menampilkan program komunikasi ESG di bidang tata kelola yang berupaya mengubah tata kelola dari sekadar kewajiban kepatuhan menjadi keunggulan kompetitif perusahaan.

Head of Corporate Communications PYFA Leilanie Nadia Kusumaputri mengungkapkan, program ini mengangkat berbagai pencapaian kepatuhan dan sertifikasi internasional sebagai fondasi komunikasi untuk membangun kepercayaan investor, regulator, mitra bisnis, dan karyawan.

Dalam presentasinya, PYFA menegaskan bahwa program komunikasi tersebut dirancang untuk menerjemahkan kebijakan tata kelola berintegritas menjadi cerita kepatuhan multi-standar yang membangun kepercayaan. "Keunggulan kami tidak lahir dari suatu kebetulan, namun berakar pada kebijakan governance kami yang ada pada public expose halaman 20, yang memandatkan kami tata kelola harus transparan, akuntabel, dan juga berintegritas," paparnya.

Leilanie menjelaskan bahwa program ini menyasar empat target stakeholder, yakni regulator pasar modal, regulator nasional dan internasional, mitra CDMO dan pemasok, serta karyawan selaku pihak internal.

Melalui komunikasi yang konsisten, lanjutnya, perusahaan mengangkat praktik tata kelola yang mencakup standar regulator pasar modal, sertifikasi internasional, sistem whistleblowing, hingga due diligence rantai pasok sebagai bukti komitmen terhadap integritas bisnis.  "Landasannya satu kunci, legitimasi teori. Ini yang memvalidasi PYFA di regulator mana pun dan memvalidasi tesis kami membentuk governance yang premium," terang dia.

Untuk menjalankan program ini, kata Leilanie, komunikasi tata kelola dieksekusi via kanal berkredibilitas tinggi, yakni Asian Legal Business award & sertifikasi TGA (Therapeutic Goods Administration) dari pemerintah Australia.

Hasilnya, program ini mampu menghasilkan keterbukaan 100 persen, zero incident dari aspek reputasi, meraih 4 sertifikasi internasional, hingga sistem whistleblowing yang berjalan.

Usai presentasi tersebut, salah satu dewan juri, CEO PR INDONESIA Asmono Wikan, mengapresiasi program komunikasi ESG yang ditunjukkan oleh PYFA yang telah berlangsung secara keberlanjutan. Asmono juga menanyakan ihwal pelaksanaan seluruh agenda komunikasi di PYFA apakah diawali dengan kebijakan.

Menurut Leilanie, pihak perusahaan wajib memegang prinsip tersebut. Ia menekankan bahwa segala bentuk inisiatif dari program komunikasi yang ingin dijalankan mesti ada kebijakan internal secara komprehensif terlebih dahulu. "Ketika kita memiliki kebijakan yang kuat, landasan yang kuat, sehingga pada saat kita proses implementasinya itu minim akan risikonya," pungkasnya. (Fadhil Pramudya)