BANDUNG, PRINDONESIA.CO – Kementerian Komunikasi dan Digital menilai transformasi digital telah mengubah secara fundamental cara masyarakat mengakses dan mengonsumsi informasi. Kondisi tersebut menuntut government public relations (GPR) untuk tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga mengemasnya menjadi konten yang kreatif, mudah dipahami, dan dekat dengan kebutuhan publik.

Hal itu disampaikan Perwakilan Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Ditjen Komunikasi Publik dan Media Kemenkomdigi Angki Kusumadewi dalam kegiatan Aksi Bakohumas Masterclass Pengelolaan Konten: Seni Mengemas Pesan Publik menjadi Konten Kreatif di Bandung, Senin (27/4/2026). Menurutnya, peningkatan kapasitas GPR menjadi kebutuhan mendesak di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.

Dalam sambutannya, Angki menegaskan, pelatihan tersebut merupakan kontribusi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) untuk memperkuat kompetensi GPR di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Ia menyebut, kegiatan itu dilakukan sebagai upaya mengakomodasi kebutuhan peningkatan kapasitas GPR di tengah perkembangan teknologi digital yang sangat cepat. “Humas masa kini dituntut mampu mengolah data menjadi pesan publik yang lebih kreatif, sederhana, relevan, dan mudah dipahami,” ujar Angki dikutip dari JPNN.com, Kamis (30/4/2026).

Angki menjelaskan, cara masyarakat mengonsumsi pesan di era digital kini telah berubah. Oleh karena itu, lanjutnya, perlu pendekatan berbeda dalam menyampaikan pesan kepada publik. Dalam konteks ini, ia menekankan bahwa GPR tidak cukup hanya mengandalkan validitas data, tetapi juga harus mampu memastikan pesan tersebut menarik perhatian dan membangun keterlibatan publik. “Intinya bagaimana humas bisa kreatif di tengah terpaan konten digital yang begitu masif, sehingga informasi yang disampaikan tidak hanya sampai, tetapi juga bisa diterima dan dipahami oleh masyarakat,” terangnya.

Arsitek Narasi Publik

Berkaca dari konteks tersebut, Kemenkomdigi menunjukkan bahwa fungsi GPR kini bergeser dari sekadar penyampai informasi menjadi arsitek narasi publik. Keberhasilan kebijakan tidak lagi hanya ditentukan substansi program, tetapi juga kemampuan menerjemahkan kebijakan ke dalam bahasa yang dipahami masyarakat.

Berdasarkan kajian Andrew Chadwick dalam buku The Hybrid Media System: Politics and Power (2013), disebutkan bahwa pemerintah kini beroperasi dalam sistem media hibrida, yakni ruang komunikasi tempat media arus utama, media sosial, platform digital, dan percakapan publik saling memengaruhi. Dalam sistem ini, pesan resmi pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, tetapi bersaing dengan opini warganet, kreator konten, influencer, hingga arus disinformasi yang bergerak cepat. Karena itu, komunikasi yang lambat, terlalu formal, dan birokratis berisiko tenggelam di tengah derasnya arus percakapan digital.

Sementara itu, teori Two-Way Symmetrical Communication yang dikembangkan James E. Grunig dan Todd Hunt dalam buku Managing Public Relations (1984) menekankan, komunikasi publik yang ideal bukan sekadar penyampaian pesan satu arah, melainkan dialog dua arah yang seimbang antara institusi dan masyarakat. Dalam praktik GPR modern, model ini menempatkan publik sebagai mitra komunikasi, bukan hanya penerima informasi. Karena itu, humas pemerintah dituntut mampu mendengar aspirasi warga, merespons kritik, serta menyediakan kanal komunikasi yang terbuka dan interaktif.

Sejalan dengan itu, hasil survei Edelman Trust Barometer 2025 menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih percaya pada institusi yang komunikatif, transparan, kompeten, dan mampu menjelaskan kebijakan secara jelas. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi pemerintah saat ini tidak lagi diukur dari banyaknya publikasi atau konferensi pers, melainkan dari sejauh mana pesan dipahami, dipercaya, dan dianggap relevan oleh masyarakat. (Fadhil Pramudya)