JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Pemerintah Indonesia memasuki fase baru dalam pengelolaan komunikasi publik setelah Hasan Nasbi dan Muhammad Qodari dipercaya mengisi peran penting di lingkaran komunikasi presiden.

Sebagaimana diketahui, dalam reshuffle kabinet beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, dan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI).

Penunjukan dua figur tersebut dinilai sebagai sinyal bahwa komunikasi kini ditempatkan sebagai instrumen strategis untuk mendukung efektivitas kebijakan, membangun persepsi publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026), Hasan menegaskan bahwa fokus utamanya adalah memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan yang menangani komunikasi pemerintah agar penyampaian pesan negara lebih terarah dan memiliki dampak yang lebih luas. “Supaya pesan-pesan yang ingin diketahui publik bisa jauh lebih baik lagi, bisa lebih sampai dan bisa dipahami masyarakat,” ujar Hasan dikutip dari kumparan.com, Selasa (28/4/2026).

Hasan juga menyatakan bahwa dirinya akan membantu pemerintah dalam meluruskan berita-berita yang dianggap tidak sesuai dengan konteksnya. Adapun untuk menjalankan tugas itu, Hasan menyebut akan bekerja di belakang layar menaungi Bakom dan Menkomdigi. "Jadi kalau ototnya ada di Bakom, ada di Menkomdigi, kita mungkin akan bantu pemerintah dalam soal strategi soal yang sifatnya mungkin ke substansi," tutur pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) itu.

Di sisi lain, Muhammad Qodari yang dipercaya memimpin Bakom RI menilai tantangan komunikasi ke depan tidak ringan. Menurut dia, banyak program Presiden Prabowo yang bersifat besar, mendasar, dan membawa paradigma baru. “Karena itu sangat perlu kegiatan komunikasi yang masif,” ucap Qodari.

Qodari yang sebelumnya mengemban amanah sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) itu menjelaskan, persoalan ini akan diselesaikan dengan menggandeng pihak seluruh stakeholder terkait. Hal itu lantaran Qodari menilai bahwa tugas menjadi Kepala Bakom RI tidaklah mudah.

Kunci Efektivitas Komunikasi Negara

Strategi komunikasi antar sektor yang disinggung oleh Hasan dan Qodari itu juga sejalan dengan sejumlah kajian komunikasi publik yang menegaskan bahwa pemerintah modern membutuhkan komunikasi terintegrasi lintas lembaga agar pesan kebijakan tidak tumpang tindih dan membingungkan publik.

Salah satu konsep itu yakni Whole-of-Government (WoG) Communication. Konsep itu pertama kali dicetuskan oleh Perdana Menteri Inggris Sir Tony Blair pada tahun 1997, dan menjelaskan bahwa koordinasi narasi antarinstansi merupakan kunci efektivitas komunikasi negara.

Lebih lanjut, United States Institute of Peace (USIP) menjelaskan, konsep WoG lebih menekankan pada pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, USIP memandang bahwa WoG merupakan pendekatan yang mencoba mengurangi sekat antar sektor.

Di saat yang sama, teori The Hybrid Media System menjelaskan, pemerintah kini berhadapan dengan ekosistem media hibrida ketika pesan resmi bersaing dengan opini warganet, influencer, dan arus informasi viral. Oleh karena itu, kecepatan respons dan konsistensi pesan menjadi kebutuhan utama.

Sementara itu, teori Two-Way Symmetrical Communication yang dikembangkan oleh James Grunig dan Todd Hunt pada 1980-an menekankan bahwa komunikasi publik ideal tidak bersifat satu arah, tetapi membangun dialog dan partisipasi warga. Dalam konteks ini, duet Hasan Nasbi dan Qodari akan diuji untuk menghadirkan komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, responsif, dan dipercaya publik. (Fadhil Pramudya)