JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Pengelolaan komunikasi krisis dalam program publik, khususnya yang menyasar kebutuhan dasar seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), dinilai memerlukan pendekatan yang lebih strategis dan terencana. Ketiadaan kesiapan komunikasi berpotensi memperbesar krisis, bahkan sebelum substansi persoalan sepenuhnya dipahami publik.

Hal tersebut disoroti Konsultan Komunikasi Indigi dan KitakataPR Bachtiar Hakim dalam tulisan opininya di CNBC Indonesia berjudul ‘Mengelola Komunikasi Krisis di Atas Piring Anak Sekolah’. Ia menyebut, dalam perspektif komunikasi publik, program yang dijalankan oleh lembaga baru seperti BGN cenderung belum memiliki fondasi reputasi yang kuat untuk meredam guncangan isu.

Bachtiar kemudian memberikan contoh rentetan peristiwa keracunan yang terjadi sepanjang tahun 2025 dan 2026. Sejumlah kasus keracunan program MBG itu, kata dia, menunjukkan rentannya pelaksanaan program tersebut di lapangan. Ia menerangkan, jika melihat situasi ini menggunakan Situational Crisis Communication Theory (SCCT) oleh Coombs, W.T. (2007), krisis keracunan MBG masuk dalam kategori preventable crisis atau krisis yang seharusnya dapat dicegah.

Dalam kategori ini, sambungnya, publik cenderung memberikan atribusi tanggung jawab yang sangat besar kepada institusi BGN karena masalah dianggap muncul dari kelalaian manajemen atau lemahnya kontrol kualitas. “Kegagalan menunjukkan tindakan korektif yang transparan pada tahap ini akan menghancurkan citra BGN sebelum lembaga ini benar-benar mampu berdiri tegak,” tulis Bachtiar dikutip Selasa (21/4/2026).

Komunikasi Krisis dari Titik Nol

Jika melihat pada Image Repair Theory dari William Benoit, Bachtiar menilai, langkah perbaikan yang dilakukan BGN mulai terlihat, antara lain melalui tindakan corrective action seperti pembentukan tim investigasi bersama BPOM dan evaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, di sisi lain, kata dia, masih muncul kecenderungan pengalihan tanggung jawab kepada pihak vendor, yang berisiko memperburuk persepsi publik.

Dalam konteks ini, Bachtiar menekankan, pengalihan tanggung jawab tersebut justru dianggap sebagai langkah yang berisiko tinggi. Ia menyebut bahwa BGN selaku pemilik program tidak bisa mendelegasikan tanggung jawab moralnya kepada pihak ketiga. “Komunikasi krisis yang efektif harus mampu mengubah persepsi dari ‘pemerintah yang sedang membela diri’ menjadi ‘pemerintah yang sedang melindungi rakyatnya’,” tutur dia.

Ke depan, Bachtiar menilai tantangan BGN tidak hanya pada distribusi program, tetapi juga pada penguatan sistem komunikasi krisis yang terstruktur dan berbasis mitigasi risiko. Ia menilai bahwa transparansi menjadi aspek krusial yang harus diwujudkan secara nyata, salah satunya melalui publikasi berkala hasil audit vendor.

Untuk itu ia mendorong BGN harus berani dalam menerapkan mekanisme whitelist dan blacklist vendor untuk menjaga standar kualitas. “Langkah ini akan memberikan tekanan positif bagi penyedia jasa sekaligus menumbuhkan kembali kepercayaan publik yang sempat luruh,” ucapnya.

Lebih lanjut, pria yang kini tengah menempuh pendidikan Pascasarjana Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta itu juga menilai bahwa BGN harus mulai membangun protokol komunikasi krisis dari titik nol (zero-based crisis protocol). Hal itu dapat dilakukan dengan melibatkan koordinasi lintas sektoral bersama Kementerian Kesehatan dan BPOM secara lebih cair. ”Penanganan krisis tidak boleh lagi dilakukan secara reaktif seperti memadamkan kebakaran, melainkan harus berbasis mitigasi risiko yang matang,” pungkasnya. (Fadhil Pramudya)