Oleh: Arie Nauvel Iskandar, Ketua Umum Indonesia Public Affairs Community (IPAC)

JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Tidak semua persoalan kebijakan publik lahir dari substansi kebijakan yang keliru. Dalam banyak kasus, problem justru muncul dari cara kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat. Ketika komunikasi berlangsung terbatas, tidak transparan, dan tidak melibatkan publik sejak awal, kebijakan yang sebenarnya memiliki tujuan sosial yang baik dapat menimbulkan keraguan bahkan penolakan.

Fenomena ini dapat dilihat dalam diskursus publik mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah sekaligus mengurangi masalah malnutrisi di Indonesia. Secara normatif, tujuan kebijakan tersebut relatif mudah dipahami dan mendapatkan dukungan luas karena berkaitan langsung dengan kesehatan generasi muda.

Namun perdebatan publik muncul ketika berbagai detail kebijakan seperti besaran anggaran, mekanisme distribusi makanan, kesiapan infrastruktur daerah, hingga pengawasan kualitas pangan tidak segera dikomunikasikan secara komprehensif kepada masyarakat. Ketika informasi kebijakan belum tersedia secara memadai, ruang diskusi publik dengan mudah diisi oleh spekulasi, interpretasi politik, hingga opini yang belum tentu berbasis data.

Ketika Kebijakan Masuk ke Ruang Debat Publik

Situasi serupa juga terlihat dalam implementasi Coretax System, sistem inti administrasi perpajakan yang diperkenalkan untuk memodernisasi pengelolaan pajak nasional. Secara konseptual, kebijakan ini bertujuan meningkatkan integrasi data, transparansi administrasi, serta efisiensi pelayanan kepada wajib pajak.

Namun dalam tahap awal implementasinya, berbagai kendala teknis seperti gangguan akses, sistem yang lambat, hingga kesulitan penggunaan bagi sebagian wajib pajak memicu kritik luas dari pelaku usaha maupun masyarakat. Keluhan pengguna dengan cepat menyebar melalui media sosial dan membentuk persepsi publik bahwa sistem tersebut belum sepenuhnya siap digunakan. Kasus ini menunjukkan bahwa dalam kebijakan yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat, kesiapan teknis perlu diiringi dengan strategi komunikasi yang jelas dan responsif.

Dalam konteks ini, persoalan yang muncul tidak selalu berkaitan dengan tujuan kebijakan, melainkan dengan bagaimana kebijakan tersebut dijelaskan, dipahami, dan diterima oleh publik.

Peran Public Affairs dalam Ekosistem Kebijakan

Di sinilah peran public affairs menjadi penting. Public affairs tidak sekadar berfungsi sebagai saluran komunikasi pemerintah, tetapi juga sebagai mekanisme strategis untuk mengelola hubungan antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam proses kebijakan publik.

Phil Harris dan Craig S. Fleisher dalam The Handbook of Public Affairs (2008), menjelaskan bahwa public affairs bertujuan membangun komunikasi yang efektif antara organisasi dan lingkungan politik, sosial, serta regulasi yang memengaruhi kebijakan.

Pendekatan ini menuntut pemahaman terhadap ekosistem kebijakan secara menyeluruh. Dalam konteks MBG, ekosistem tersebut tidak hanya mencakup pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga pemerintah daerah, sekolah, tenaga kesehatan, pelaku usaha pangan, petani, orang tua siswa, hingga masyarakat luas sebagai penerima manfaat program.

Pendekatan ini sejalan dengan teori stakeholder yang dikembangkan oleh R. Edward Freeman dalam Strategic Management: A Stakeholder Approach (1984), menekankan bahwa keberhasilan strategi organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengidentifikasi, memahami, dan melibatkan para pemangku kepentingan yang terdampak oleh kebijakan tersebut.

Selain itu, komunikasi kebijakan juga perlu mempertimbangkan pola komunikasi dua arah. Dalam Managing Public Relations (1984), James E. Grunig dan Todd Hunt memperkenalkan konsep two-way symmetrical communication, yang menekankan pentingnya dialog antara organisasi dan publik. Artinya, komunikasi kebijakan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membuka ruang bagi masukan dan respons dari masyarakat.

Pelajaran bagi Pemerintah dan Dunia Usaha

Tantangan komunikasi kebijakan menjadi semakin kompleks di era media digital. Informasi kini bergerak sangat cepat melalui berbagai platform seperti Instagram, TikTok, dan X. Dalam ruang komunikasi yang terbuka ini, narasi kebijakan pemerintah bersaing dengan opini publik, komentar influencer, hingga disinformasi yang dapat menyebar lebih cepat dibandingkan klarifikasi resmi pemerintah.

Fenomena ini memperkuat relevansi teori agenda setting yang dikembangkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw, The Agenda-Setting Function of Mass Media (1972, yang menjelaskan bagaimana media dapat memengaruhi isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat.

Pada akhirnya, komunikasi kebijakan berkaitan erat dengan legitimasi demokrasi. Filsuf politik Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere (1962), menekankan bahwa legitimasi kebijakan lahir dari diskusi rasional di ruang publik. Tanpa komunikasi yang terbuka dan partisipatif, kebijakan berisiko kehilangan dukungan masyarakat yang menjadi penerima manfaatnya.

Pengalaman dalam perdebatan mengenai MBG maupun polemik implementasi Coretax menunjukkan bahwa kebijakan yang baik sekalipun dapat menghadapi hambatan bahkan resistensi ketika komunikasi tidak dikelola secara matang. Dalam sistem demokrasi yang semakin terbuka, kemampuan menjelaskan kebijakan kepada publik menjadi sama pentingnya dengan kemampuan merancang kebijakan itu sendiri.

Apa yang diuraikan dalam tulisan ini pada dasarnya merupakan potret peran public affairs dalam konteks kebijakan pemerintah. Namun pelajaran tersebut juga relevan bagi para praktisi public affairs di sektor bisnis. Dalam lingkungan regulasi yang semakin kompleks dan ruang publik yang semakin terbuka, organisasi bisnis juga menghadapi tantangan serupa dalam mengelola hubungan dengan pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Dengan demikian, pengalaman komunikasi kebijakan dalam program publik seperti MBG tidak hanya menjadi refleksi bagi pemerintah, tetapi juga dapat menjadi referensi penting bagi praktisi public affairs dalam organisasi bisnis dalam memahami dan mengelola dinamika isu di wilayah kebijakan dan ruang publik.