JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Fenomena SEAblings (South East Asia Siblings) vs KNetz (Korean Netizen) telah meledak menjadi salah satu konflik digital paling viral di awal 2026. Sebagaimana disampaikan Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Fitria Ayuningtyas, fenomena ini lebih dari sekadar perdebatan warganet. Menurutnya, keributan ini merupakan bentuk krisis komunikasi lintas budaya yang mencerminkan rapuhnya ekosistem interaksi global di era digital.

Sebagai konteks, krisis ini dipicu insiden kecil pada konser grup DAY6 di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 31 Januari silam. Di sana, beberapa fansite Korea membawa kamera profesional yang dilarang oleh aturan venue. Ketegangan terjadi ketika penonton lokal menegur, dan video insiden tersebut viral di media sosial.

Respons keras sejumlah KNetz kemudian menyusul. Beberapa dari mereka melontarkan komentar yang merendahkan warganet Asia Tenggara. Berangkat dari sana, warganet Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, hingga Vietnam bersatu membentuk front digital “SEAblings”. “Ketika suatu kelompok merasa terhina secara kolektif, responsnya tidak lagi bersifat individual tetapi berubah menjadi collective outrage yang jauh lebih sulit diredam. Inilah katalis utama ledakan solidaritas regional dalam kasus ini,” tulis Fitria dalam artikelnya yang terbit di SindoNews, Selasa (24/2/2026).

Menurut Fitria, kasus SEAblings vs KNetz ini menjadi bukti nyata bahwa percikan kecil dapat berubah menjadi geopolitical digital conflict. Ia juga menilai penting pembahasan terkait isu ini, khususnya bagi Indonesia, karena telah menunjukkan bagaimana dinamika warganet regional dapat membentuk persepsi global terhadap suatu negara. “Konflik ini memperlihatkan kegagalan sensitivitas budaya, benturan persepsi identitas, serta pola eskalasi krisis digital yang khas, persis sebagaimana diuraikan dalam teori komunikasi krisis modern,” lanjutnya.

Melihat Kasus SEAblings vs KNetz Melalui Perspektif Komunikasi Krisis

Meminjam perspektif komunikasi krisis, Fitira menerangkan, kasus ini memperlihatkan beberapa significant failure points alias kegagalan memahami konteks budaya lokal. Dalam hal ini, apa yang bagi sebagian KNetz tampak sebagai pembelaan terhadap budaya fandom K-Pop, oleh warganet SEA dianggap sebagai serangan langsung terhadap martabat budaya dan identitas kolektif. “Sebagian besar netizen Asia Tenggara melihat komentar KNetz sebagai bentuk diskriminasi budaya dan ekonomi lintas kawasan, sehingga respons SEAblings pun tidak lagi bersifat parsial, melainkan komprehensif dan terkoordinasi,” katanya.

Hal tersebut, lanjut Fitria, memperlihatkan bahwa di era digital respons audiens bukan lagi pasif. Dalam konteks ini mereka memiliki kemampuan kolektif untuk memengaruhi persepsi global terhadap suatu negara atau industri. “Apa yang bisa dipetik dan dipelajari dari ini semua adalah jadirnya moderasi komunitas online. Industri hiburan perlu memoderasi komunitas online untuk mencegah komentar bernada rasis atau merendahkan kelompok lain, terutama apabila targetnya adalah basis penggemar global mereka sendiri.

Selain itu, Fitria juga menyoroti perkara quick response dan crisis management. Dalam hal ini, begitu isu mulai viral, respons harus cepat, jelas dan meredakan konflik. Bukan menunggu hingga menjadi “perang digital terbesar regional”. “Merujuk kerangka Situational Crisis Communication Theory (SCCT) dari W. Timothy Coombs, konflik SEAblings vs KNetz bukan sekadar ‘drama netizen’, tetapi krisis reputasi dengan tingkat atribusi tanggung jawab yang tinggi,” terang Fitria.

Dalam teori SCCT, lanjut Fitria, krisis dibagi berdasarkan seberapa besar publik menilai pihak tertentu bertanggung jawab atas situasi yang terjadi. Pada kasus ini, komentar bernada merendahkan yang menyasar identitas kolektif Asia Tenggara dipersepsikan bukan sebagai kesalahpahaman biasa, tetapi sebagai perilaku yang bisa dan seharusnya dihindari. “SCCT menegaskan bahwa dalam situasi seperti ini, strategi defensif—seperti menyangkal atau mengecilkan isu—justru berisiko memperparah keadaan,” pesan Fitria.

Untuk itu, tegasnya, respons yang lebih tepat adalah pengakuan, klarifikasi yang empatik, serta upaya nyata memperbaiki relasi. “Tanpa itu, ruang digital akan terus menjadi arena eskalasi emosi kolektif,” tandasnya. (LTH)