JAKARTA, PRINDONESIA.CO –  Permasalahan sampah seperti terjadi beberapa waktu lalu di sejumlah titik Kota Tangerang Selatan (Tangsel), kerap dipandang sebelah mata dan dikecilkan sebatas persoalan teknis seperti karena armada pengangkut barang yang kurang, tempat pembuangan akhir (TPA) penuh, atau fasilitas tempat pengolahan sampah terpadu belum memadai.

Dalam konteks ini, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta Hari Eko Purwanto menegaskan, sejatinya sampah bukan hanya perkara suatu benda yang harus diangkut, tetapi juga pesan yang mesti disampaikan. “Seperti aksi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) yang membuang sampah di halaman kantor Pemerintah Kota (Pemkot) sebagai simbol mengekspresikan kekecewaan,” ujarnya dalam tulisan opini yang terbit di REPUBLIKA, Rabu (7/1/2026).

Tumpukan sampah tersebut, menurut Eko, merepresentasikan rasa frustasi publik terhadap lemahnya pengelolaan dan komunikasi pemerintah yang tak terselesaikan. Dalam konteks tersebut, terdapat satu lapisan penting yaitu komunikasi lingkungan. Menurutnya, aspek lapisan ini berperan menyatukan perspektif pemerintah, warga, dan para pelaku lapangan untuk bersatu padu membangun kepercayaan sekaligus menciptakan tata kelola lingkungan yang bertanggung jawab.

Benahi Komunikasi Lingkungan

Mengutip teori W. Barnett Pearce dan Vernon Cronen tentang Coordinated Management of Meaning (CMM) Hari menjelaskan, realitas sosial dibentuk oleh percakapan, aturan, dan makna yang dikelola bersama. Dalam isu sampah, pemerintah harus berbicara dengan bahasa sistem dan kapasitas, sementara warga berbicara dengan bahasa masyarakat mulai dari bau, kesehatan, kenyamanan dan lingkungan. “Ketika dua bahasa ini tidak dipertemukan, maka kebijakan mudah dipersepsikan sepihak bahkan ketika niatnya baik,” terangnya.

Menurut pria yang tengah menempuh pendidikan doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret Surakarta itu, dalam persoalan seperti terjadi di Tangsel penting adanya pembenahan komunikasi lingkungan dari sebatas menggurui jadi lebih membumi dan aplikatif.

Dalam implementasinya, saran Eko, hal tersebut bisa dijalankan mulai dari menyampaikan situasi secara jujur dan rutin, memastikan satu pintu informasi yang konsisten, serta membuka dialog sebelum resistensi muncul terutama dalam skema lintas wilayah. (EDA)