JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Komunikasi publik yang berdampak tidak lahir secara kebetulan, tetapi dari proses yang terencana dan terstandar. Hal itu ditegaskan oleh akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad) Ira Mirawati. Oleh karena itu, katanya, komunikasi publik pemerintah harus dirancang secara sistematis agar menghasilkan pesan yang kuat, terukur, dan dipercaya masyarakat.

Disampaikannya dalam acara Bimbingan Teknis “Kebijakan Standardisasi Konten Program Prioritas Nasional” yang digelar Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Denpasar, Bali, Rabu (29/10/2025), guna mewujudkan komunikasi publik yang satu suara antarlembaga, pemerintah perlu memastika  kesiapan sumber daya manusia, sarana-prasarana, hingga teknologi seperti kecerdasan buatan.

Kendati demikian, tegas Ira, kualitas komunikasi publik sejatinya ditentukan oleh bagaimana pemerintah memahami substansi program prioritas. Untuk kemudian menyampaikannya dengan bahasa yang kredibel,” ujarnya.

Sementara itu standardisasi konten, lanjut Ira, menjadi panduan penting untuk memastikan setiap pesan publik memiliki arah dan dampak yang sama. Prinsip-prinsip seperti konten yang jelas, lengkap, ringkas, konkret, sopan, tepat, dan dipercaya, katanya, harus menjadi fondasi dalam setiap proses produksi komunikasi pemerintah.

Delapan Tahapan

Lebih lanjut, Ira memaparkan delapan langkah penyusunan konten strategis. Pertama, analisis program prioritas, dengan memahami urgensi, target utama, dan tujuan komunikasi—apa yang ingin diubah lewat pesan tersebut. Kedua: pemetaan khalayak untuk menentukan target primer, sekunder, dan tersier, termasuk karakteristik digital dan kanal komunikasi yang digunakan. “Khalayak tersier sering kali tidak terlibat langsung, tapi terpapar pesan. Dalam isu sensitif, kelompok ini bisa menentukan arah persepsi publik, sehingga tidak boleh diabaikan,” ujar Ira.

Ketiga, perumusan pesan utama (key message) dan pesan pendukung (supporting message) yang berbasis data dan fakta. Narasi yang baik, katanya, akan menyajikan masalah, solusi, manfaat yang dirasakan, dan ajakan partisipasi publik. Keempat, validasi konten dan penentuan komunikator seperti apakah resmi, teknis, atau pendukung seperti akademisi dan influencer melalui proses persetujuan yang ketat untuk menjaga akurasi dan kesesuaian dengan kebijakan.

Langkah selanjutnya mencakup produksi konten dengan brief yang disepakati bersama, distribusi melalui kanal resmi lembaga, manajemen respons publik, serta monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas pesan. “Konten yang baik bukan hanya hasil kreativitas, tapi buah dari perencanaan yang matang dan koordinasi yang solid,” tegas Ira.

Ira juga menekankan penetapan waktu tayang yang tepat untuk menjangkau audiens lebih luas, tanpa mengesampingkan kualitas pesan. Menurutnya, interaksi publik dan tindak lanjut terhadap respons masyarakat menjadi tolok ukur keberhasilan komunikasi pemerintah. “Konten yang berkualitas akan menemukan audiensnya, tapi komunikasi yang terencana dengan baik akan membentuk partisipasi publik yang nyata,” pungkasnya. (EDA)