JAKARTA, PRINDONESIA.CO –  Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai penting integrasi penggunaan media sosial dan pemanfaatan media massa arus utama dalam membangun ekosistem informasi yang kredibel. Hal tersebut ditegaskan lewat kegiatan MediaConnect: Dari Clickbait Jadi Kredibel yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (DJKPM) Kementerian Komdigi di Makassar, Kamis (23/10/2025).

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komdigi Fifi Aleyda Yahya menjelaskan, dalam konteks ini pihaknya meyakini bahwa kecepatan informasi tidak boleh mengorbankan akurasi. “Media sosial memberi kecepatan dan kedekatan, sedangkan media mainstream memberi kedalaman dan kredibilitas. Kalau dua kekuatan ini disatukan, kita bisa punya ekosistem informasi yang disukai sekaligus dipercaya,” ujarnya dikutip dari laman resmi komdigi.go.id, Jumat (24/10/2025).

Fifi melanjutkan, di era digital seperti sekarang, semua orang bisa berperan sebagai penyampai pesan. Namun, tegasnya, hal tersebut seyogianya dibarengi dengan tanggung jawab etika dan akurasi yang lebih besar. Oleh karena itu, menurut Fifi, dalam konteks kekinian fokus mulai bergeser dari siapa yang paling cepat menyebarkan informasi, menjadi kepada siapa yang paling bisa dipercaya. “Sebab, di tengah derasnya arus informasi nilai yang paling berharga bukanlah jumlah klik melainkan kredibilitas,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi Alexander Sabar menyampaikan, perhatian terhadap integrasi penggunaan media sosial dan pemanfaatan media massa ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjaga ruang digital tetap aman, tanpa mengekang kebebasan berekspresi masyarakat. “Kami (ingin) menjaga keseimbangan antara ruang digital yang aman dengan hak-hak warga negara,” jelasnya.

Inisiatif Kementerian Komdigi saat ini, lanjut Alexander, sejatinya telah menerapkan dua pendekatan besar dalam menjaga ruang digital, yaitu patroli aktif dan penanganan reaktif. Adapun patroli aktif dilakukan 24 jam untuk mendeteksi dan menindaklanjuti konten negatif melalui sistem moderasi konten nasional (SAMAN) dan kolaborasi dengan berbagai platform digital. Sementara penanganan reaktif dilakukan melalui kanal aduankonten.id dan aduan instansi. Di sana, masyarakat dan lembaga pemerintah dapat melaporkan konten bermasalah.

Intervensi Narasi

Berdasarkan data terbaru Kementerian Komdigi, sepanjang 25 Agustus hingga 21 Oktober 2025 pemerintah telah menangani 3.943 konten disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) di berbagai platform digital, termasuk Facebook, YouTube, X (Twitter), TikTok, dan Telegram. Sementara itu, 1.674 isu hoaks telah diidentifikasi sepanjang satu tahun terakhir (Oktober 2024–Oktober 2025). “Tren ini menunjukkan bahwa disinformasi masih menjadi ancaman serius. Karena itu, upaya kolaboratif antara pemerintah, media, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi sangat penting untuk memastikan ruang digital tetap sehat,” tutur Alexander.

Selaras dengan perhatian Kementerian Komdigi, Direktur Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum) Ika Ahyani Kurniawati sempat menegaskan, dalam konteks hari ini praktisi government public relations (GPR) sudah harus mampu melakukan intervensi narasi guna menyeimbangkan arus informasi publik. “Tujuannya bukan hanya menangkal disinformasi yang berpotensi merusak kepercayaan, tetapi juga memastikan masyarakat mengonsumsi informasi yang kredibel dan membangun kepercayaan terhadap lembaga,” ujarnya dalam acara malam penghargaan Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) 2025 di Surabaya, Kamis (25/9/2025). (EDA)