JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Sejak Oktober 2024 sampai akhir Agustus 2025, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) unggulan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan, lantaran ribuan pelajar dilaporkan telah menjadi korban keracunan makanan. Kasus ini menegaskan tentang pentingnya standar keamanan pangan, dan strategi komunikasi yang tepat dalam menghadapi krisis.

Dalam konteks ini, menurut founder Belle Communication Kate Finley, secara prinsip manajemen krisis terkait keamanan pangan tak ubahnya krisis-krisis lain. “Seperti tunjukkan empati, bersikap transparan, bertanggung jawab, dan menjelaskan langkah perbaikan,” ujarnya dilansir dari PR Daily,  Rabu (27/8/2025).

Lebih lengkap, Kate membagikan enam langkah komunikasi krisis yang bisa digunakan oleh pemerintah maupun brand dalam merespons krisis terkait keamanan pangan.

1. Aktifkan  Percakapan Publik Sejak Dini

Gunakan social listening tools seperti Sprout Social atau Brandwatch untuk memantau sebaran isu terkait program, istilah kesehatan, hingga rumor yang berkembang. “Lakukan respons cepat untuk mencegah informasi salah yang menyebar luas,” ujarnya.

2. Siapkan Toolkit Darurat Komunikasi

Jangan menunggu krisis datang. Kate mengimbau agar pemerintah maupun brand untuk menyusun pedoman komunikasi krisis seperti frequently asked questions (FAQ), panduan hukum, timeline respons, dan siapa saja yang bertanggung jawab. Dengan begitu, ketika terjadi insiden, komunikasi krisis langsung bisa dijalankan tanpa hambatan.

3. Utamakan Empati dan Transparansi

Dalam situasi krisis, menjaga nada komunikasi sangat penting untuk memastikan harmonisasi pesan. Sebab, kata Kate, publik akan lebih menghargai kejujuran daripada penyangkalan. “Tunjukkan empati pada konsumen, akui masalah secara terbuka, dan jelaskan langkah perbaikan,” lanjutnya.

4. Hentikan Konten Promosi di Media Sosial

Selama krisis berlangsung, hentikan konten promosi yang berpotensi tidak peka (tone deaf) atau komersial. Dalam situasi ini, katanya, ada baiknya untuk fokus pada unggahan resmi yang menjawab pertanyaan publik, menepis disinformasi, dan mengarahkan konsumen ke sumber informasi terpercaya.

5. Jalin Kerja sama dengan Media Kredibel

Dalam situasi krisis terkait keamanan pangan, pemerintah maupun brand disarankan untuk tidak hanya mengandalkan owned media, tetapi juga memastikan media berskala besar memberitakan langkah korektif yang diambil.

6. Bangun Reputasi Pascakrisis

Setelah situasi lebih kondusif, lanjutkan dengan konten dan kegiatan yang positif dalam mengembalikan citra. “Seperti publikasi CSR, inovasi kualitas produk, hingga kampanye promosi yang menunjukkan kepedulian pada konsumen,” tutupnya.

Hanya dengan cara di atas kepercayaan publik dapat dipulihkan, dan reputasi kelembagaan tetap terjaga. (EDA)