SURABAYA, PRINDONESIA.CO – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) belum lama ini menggelar forum komunikasi publik untuk memastikan sejumlah kebijakan strategis di bidang pendidikan dapat dipahami, diterima, dan diimplementasikan secara tepat oleh masyarakat sebagai penerima manfaat.

Dijelaskan oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq, forum yang melibatkan komunitas guru, murid, orang tua hingga berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan ini menjadi wujud dukungan seluruh pihak terhadap upaya Kemendikdasmen dalam memastikan kebijakan tersampaikan dengan baik.

Fajar menjelaskan, dalam konteks kekinian tantangan terbesar bagi Kemendikdasmen adalah memproduksi informasi yang sederhana, mudah dipahami, dan menarik sehingga masyarakat yakin bahwa suatu kebijakan sepenuhnya untuk kepentingan peserta didik. “Melahirkan kebijakan yang baik itu penting, tetapi lebih penting bagaimana kebijakan itu bisa dipahami dan dipercaya oleh masyarakat,” ucapnya dalam keterangan tertulisn di Jakarta, Minggu (7/9/2025). 

Komunikasi Dua Arah

Dalam perspektif komunikasi, inisiatif Kemendikdasmen merefleksikan praktik komunikasi dua arah yang ideal. Menurut Grunig & Hunt (1984), komunikasi dua arah bukan hanya sekadar penyampaian pesan, tetapi juga dialog aktif antara pembuat kebijakan dan publik dengan melibatkan umpan balik yang nyata. Pola komunikasi seperti itu diyakini dapat membangun kepercayaan sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan di masyarakat.

Sejalan dengan itu, penelitian bertajuk Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Berbasis Pada Kearifan Lokal (2016) karya Dian menjelaskan, komunikasi kebijakan dapat membantu masyarakat memahami norma baru, sekaligus menciptakan keharmonisan kerja sama antara implementor dan target sasaran. Adapun secara praktik, komunikasi kebijakan dapat terus dilakukan melalui sosialisasi dan forum komunikasi seperti yang diselenggarakan Kemendikdasmen. (EDA)