JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Dalam rangka memperkuat upaya harmonisasi komunikasi publik antara pemerintah pusat dan daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Agenda Setting Komunikasi Pemerintah, Kamis (3/7/2025).

Tenaga Ahli Utama PCO sekaligus Penanggung Jawab Agenda Setting Pemerintah Chacha Annissa mengatakan, pemerintah saat ini membutuhkan agenda setting yang terkoordinasi demi menjaga kepercayaan publik serta menghindari disinformasi di tengah percepatan arus informasi digital. “Pendekatan komunikasi yang sistematis dan terarah diharapkan dapat membuat setiap kebijakan pemerintah diterima, dipahami, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya terlansir dalam laman resmi Pemerintah Kabupaten Tuban, Kamis (3/7/2025).

Di hadapan para pejabat komunikasi publik dari berbagai instansi, Chacha menjabarkan rancangan agenda komunikasi pemerintah untuk bulan Juli dan Agustus 2025. Agenda tersebut mencakup peluncuran sejumlah Program Strategis Nasional seperti Sekolah Rakyat (SR), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Cek Kesehatan Gratis di Sekolah (CKGS).

Sinergi Kolaborasi Pemerintah-Masyarakat

Lebih lanjut, Chacha berharap, hasil rakor kali ini dapat menjadi acuan bagi seluruh instansi pemerintah dalam menyusun rencana komunikasi, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terpadu dan efektif.

Selaras dengan semangat kolaborasi yang coba dikobarkan PCO, mengutip penelitian bertajuk Peran Administrasi Publik dan Komunikasi Publik dalam Membangun Kolaborasi Antara Kelompok Masyarakat (Pokmas Mulya Abadi) dan Pemerintah Guna Pembangunan Kelurahan (2024) karya Ulva dkk., komunikasi publik yang transparan, terbuka, dan inklusif dalam proses pembangunan membutuhkan saling pengertian, kepercayaan, dan kerja sama berbagai pihak terkait.

Disebutkan pula bahwa keberhasilan kolaborasi pemerintah dengan masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh penghargaan dan pengakuan terhadap kepentingan maupun kemampuan masing-masing pihak. “Pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan mendorong hubungan yang setara dan partisipatif,” tulis hasil penelitian tersebut. (eda)