BOGOR, PRINDONESIA.CO - Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (SKPM) IPB University berkolaborasi dengan Forum Profesi Komunikasi Pembangunan (Forkapi), meluncurkan buku berjudul Komunikasi Pembangunan: Menyuarakan Suara yang Tak Didengar, Rabu (30/4/2025).

Buku setebal 500 halaman tersebut memuat 19 bab yang ditulis oleh 30 kontributor dari berbagai profesi mulai dari peneliti, akademisi, wartawan, dan praktisi komunikasi pembangunan. Isinya mencakup kumpulan penelitian yang meliputi 17 teori komunikasi, 9 metodologi, dan 7 arena komunikasi pembangunan.

Dalam orasi ilmiahnya, dosen Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB University Dr. Djuara P Lubis menyampaikan, melalui buku ini pihaknya ingin menegaskan bahwa komunikasi pembangunan harus dilihat lebih dari bentuk perpanjangan tangan elit kepada golongan bawah.

“Justru, komunikasi pembangunan lahir dari masalah pembangunan dan ketidakberdayaan masyarakat. Akibatnya, kata-kata seperti partisipasi, orang kecil, dan konvergensi sangat sering muncul dalam penelitian. Inilah pentingnya menyuarakan yang tak didengar,” ujarnya di Auditorium Andi Hakim Nasoetion IPB University.

Memberi Tempat Suara dari Desa

Seakan menambahkan Djuara, Ketua Panitia Pengantar Temu Ilmiah Nasional Komunikasi Pembangunan Dr. Dwi Retno Hapsari menjelaskan, buku tersebut menjadi bentuk warisan akademik sekaligus langkah awal IPB University dalam memantapkan diri sebagai kiblat komunikasi pembangunan.

“Kami sepakat bahwa karya ini bukan menjadi titik akhir tapi awal mula IPB University menjadi lebih berjaya. Buku ini mimpi kita semua yang ingin memberikan maupun berkontribusi untuk kemajuan bangsa,” ucap Dwi.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB University Prof. Sofyan Sjaf menyampaikan, Indonesia sebagai negara agraris dan maritim yang kuat di desa, membutuhkan narasi yang bersumber dari akar rumput. Menurutnya, banyak persoalan pembangunan di desa yang tidak tersuarakan karena tersumbat oleh hegemoni kekuasaan.

Menurut Sofyan, dengan menyuarakan aspirasi dari bawah sebagaimana diupayakan buku Komunikasi Pembangunan, suara desa yang kerap tak terdengar karena birokrasi bisa mendapatkan tempat. “Jika kita tidak mampu membangun narasi, ruang dialog akan tersumbat. Kampus harus menjadi pusat lahirnya kebijakan publik yang mencerahkan,” pungkasnya. (eda)