Ragam Cara Mengomunikasikan AKB: Tepat Merespons Kebutuhan Publik
PRINDONESIA.CO | Sabtu, 15/08/2020
Ragam Cara Mengomunikasikan AKB: Tepat Merespons Kebutuhan Publik
Ada empat tahapan yang dilakukan Kemendikbud dalam mengomunikasikan kebijakan di kalangan internal.
Dok. Istimewa

JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Menurut Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Evi Mulyani, ada tiga hal yang harus disiapkan untuk meningkatkan pemahaman publik di masa transisi perilaku sebelum pandemi dan selama pandemi ini. Pertama, pemahaman terkait pandemi. Selama periode ini, mereka gencar membangun dan memberikan pemahaman terkait kondisi global dan ketidakpastian yang akan terjadi kepada stakeholders.

Kedua, pemahaman kebijakan. Bahwa ada kebijakan yang harus disesuaikan selama pandemi ini. Evi yang dihubungi PR INDONESIA, Kamis (9/7/2020),  memberi contoh, selama pandemi alokasi sumber daya yang difokuskan untuk kesehatan dan keselamatan. Lainnya, berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam menentukan zona hijau atau zona yang aman untuk kegiatan belajar mengajar secara tatap muka.

Ketiga, pemahaman protokol kesehatan. Kemendikud memberikan panduan pembelajaran lengkap untuk tahun ajaran baru dan tahun akademik baru. Langkah itu sebagai bagian dari komitmen mengutamakan kesehatan siswa, guru, tenaga pendidikan, dan orang tua. “Ketiga pemahaman ini kami balut dengan semangat optimisme,” katanya.

Selain komunikasi publik, Evi juga menekankan pentingnya strategi komunikasi internal di lingkungan Kemendikbud. Salah satunya, strategi komunikasi harus disertai pedoman yang jelas. Untuk memudahkan para staf, mereka juga menyiapkan jawaban dari pertanyaan yang sering ditanyakan atau frequently asked questions (FAQ) disertai virtual help desk untuk memfasilitasi pertanyaan yang belum terjawab di FAQ.

 

Internal

Menurut Evi, ada empat tahapan yang dilakukan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud dalam mengomunikasikan kebijakan di kalangan internal. Pertama, memastikan level yang tepat dalam berkomunikasi. Misalnya, Surat Keputusan Bersama Normal Baru bidang Pendidikan yang melibatkan Mendikbud, Menag, Menkes, Mendagri, dan Menko PMK harus disampaikan langsung oleh Menteri.

Kedua, menyediakan paket komunikasi yang mudah dipahami. Contoh, mendistribusikan panduan belajar ke dalam bentuk infografis, flyer, leaflet, hingga media sosial. Termasuk, membuat komik serial edukatif tentang panduan belajar memasuki kebiasaan baru dengan tagar #SeruBelajarKebiasaanBaru.

Ketiga, menggunakan multichannel mulai dari media sosial, siaran pers, majalah digital, hingga pertemuan virtual dengan wartawan. Gabungan beberapa kanal ini dinilai mampu saling melengkapi dan menjangkau beragam demografi target audiens. “Tiap minggu, kami mengadakan program Bincang Sore. Tujuannya, untuk mengomunikasikan kebijakan Kemendikbud,” ujar Evi.

Keempat, kebijakan satu pintu melalui Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud. Langkah ini dilakukan untuk menjaga konsistensi pesan kunci dari menteri hingga level biro. Serta, membantu publik memperoleh informasi yang jelas. Beragam upaya itu menuai respons baik dari stakeholder. Pelanggan kanal YouTube Kemendikbud, misalnya, naik hingga 100 ribu per bulan. Sementara sejak April hingga Juni 2020, jumlah keanggotaan di e-perpusdikbud melesat hingga 11.347 anggota. Jumlah pinjaman koleksi buku elektronik juga terkerek ke 17.696 kali.

Salah satu faktor yang memengaruhi tingginya antusiasme publik karena Kemendikbud terbuka dan cepat merespons kebutuhan media, warganet, maupun pengikut (followers). Langkah tersebut merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab humas dalam menjelaskan informasi kepada publik secara sederhana, jelas, dan kohesif. Namun, tidak reaktif dan impulsif. (rvh)

 

 

BERITA TERKAIT
BACA JUGA
tentang penulis
komentar (0)
TERPOPULER

Event

CEO VIEW

Interview

Figure

BERITA TERKINI