Melalui Rakornas ini, keterbukaan informasi publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mampu meningkatkan pelayanan informasi yang transparan, cepat dan berkualitas.
PALEMBANG, PRINDONESIA.CO – Penguatan keterbukaan informasi publik menjadi fokus utama Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi (KI) se-Indonesia Tahun 2026 yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/11/2026). Mengusung tema “Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan, Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas”, kegiatan ini menjadi wadah konsolidasi nasional untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Ketua KI Pusat Handoko Agung Saputro menjelaskan, Rakornas tahun ini diharapkan menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik sekaligus mendukung keberhasilan berbagai program pemerintah. “Rekomendasi yang dirumuskan ini juga memperhatikan arahan pemerintah pusat serta masukan berbagai pihak sehingga hasilnya mampu memperkuat implementasi keterbukaan informasi di lingkungan badan publik,” jelasnya dikutip dari Kominfo Jatim, Rabu (18/11/2026).
Ketersediaan dan Aksesibilitas Informasi
Dalam kegiatan yang dihadiri ratusan perwakilan badan publik dari berbagai wilayah di Indonesia ini, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru turut menegaskan bahwa KI memiliki peran strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan keterbukaan informasi.
Menurut Herman, selama ini masih terdapat beberapa informasi yang belum tersampaikan secara optimal kepada masyarakat. Untuk itu, ia juga mendorong sosialisasi mengenai hak masyarakat atas informasi terus ditingkatkan dan pemerintah, khususnya agar semakin terbuka dalam menyediakan informasi yang akurat, jelas dan mudah diakses publik.
Selaras dengan itu, penelitian Grimmelikhuijsen (2012) bertajuk Transparency and Trust: An Experimental Study of Online Disclosure and Trust in Government menegaskan, bahwa transparansi tidak selalu meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan keterbukaan yang tidak memenuhi harapan publik dapat menimbulkan kekecewaan. Temuan ini mengingatkan bahwa setiap badan publik perlu memastikan informasi yang disampaikan tidak hanya tersedia secara administratif, tetapi juga relevan, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Evira Anyelia)