Kolaborasi ini perlu mengedepankan komunikasi berbasis fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan agar penyampaian informasi pemerintah tidak hanya menjangkau masyarakat tetapi juga memperkuat kepercayaan publik.
JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Derasnya arus informasi di media sosial turut menghadirkan tantangan bagi pemerintah untuk memastikan setiap kebijakan dan programnya dipahami masyarakat secara akurat. Menjawab tantangan tersebut, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI memperkuat sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menghadapi disinformasi, misinformasi dan narasi negatif di ruang publik.
Disampaikan oleh Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan, kolaborasi ini sangat diperlukan untuk memperkuat infrastruktur komunikasi pemerintah serta memetakan berbagai narasi yang berkembang di media sosial. “Ada dua tantangan. Pertama tantangan yang ada di jejaring media sosial. Yang kedua, bagaimana seluruh program pemerintah dan keberhasilannya sampai ke masyarakat di bawah,” jelasnya dalam audiensi dengan Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026), dikutip dari CNN, Selasa (17/11/2026)
Menurutnya, dukungan Polri ini dapat membantu penyebarluasan informasi mengenai program dan capaian pemerintah, sekaligus membantu mengidentifikasi aspirasi serta narasi yang berkembang di masyarakat. Kolaborasi ini pun disambut baik oleh Kapolri Suyudi.
Menurut Suyudi, komitmen Polri untuk mendukung komunikasi program pemerintah agar informasi dapat diterima secara utuh agar sampai langsung ke masyarakat utuh. “Polri juga berkomitmen membantu mitigasi penyebaran berita bohong, fitnah, ujaran kebencian, dan informasi tidak benar agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat,” tegasnya.
Kualitas Pesan dan Dukungan Data
Upaya yang dilakukan Bakom RI menghadapi misinformasi dan disinformasi dinilai tidak cukup jika hanya dilakukan melalui peningkatan intensitas publikasi atau penyampaian bantahan semata. Hal ini diperkuat dalam penelitian bertajuk The Effects of Corrective Communication and Employee Backup on the Effectiveness of Fighting Crisis Misinformation” (2020) karya Yan Jin dkk.,.
Melalui eksperimen terhadap 817 responden dewasa di Amerika Serikat, penelitian tersebut menemukan bahwa komunikasi korektif yang disertai penjelasan faktual lebih efektif dibandingkan bantahan sederhana dalam merespons misinformasi krisis organisasi. Temuan ini menegaskan pentingnya kualitas pesan dan dukungan informasi yang dapat diverifikasi dalam membangun kredibilitas komunikasi.
Dengan demikian, kolaborasi Bakom dan Polri menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi komunikasi publik di tengah kompleksitas ekosistem informasi digital. Meskipun, efektivitasnya perlu ditinjau lebih jauh dari kemampuan kedua lembaga dalam menghadirkan informasi yang cepat, akurat, transparan, yang dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan. Sehingga, pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik. (Evira Anyelia)