SURAKARTA, PRINDONESIA.CO – Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dapat dipahami oleh masyarakat. Untuk itu, diperlukan komunikasi kebijakan yang tidak hanya sekadar menyampaikan isi kebijakan, tetapi memastikan publik memahami tujuan, manfaat dan dampaknya bagi kehidupan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Informasi Pusat periode 2011-2013 sekaligus CEO Magnitude Indonesia Abdul Rahman Ma’mun dalam sesi workshop Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) 2026 di Monumen Pers Nasional Surakarta, Kamis (8/10/2026).

Membuka paparannya bertajuk Policy Narrative & Message Design: Merancang Narasi Kebijakan, dari Kebijakan yang Kompleks Menjadi Pesan yang Dipahami Publik, pria yang karib disapa Aman itu menegaskan, kebijakan yang baik tidak selalu berarti pemahaman yang baik. Di sini ia menjelaskan bahwa para pengambil kebijakan kerap berfokus pada substansi kebijakan dan pencapaian yang ingin ditunjukkan institusi. “Padahal, masyarakat memiliki kebutuhan yang berbeda yaitu ingin mengetahui dampak arti kebijakan tersebut bagi kehidupan mereka,” ujarnya.

Dalam mengomunikasikan kebijakan, terang Aman, sebaiknya tidak hanya menekankan isi atau pencapaian tetapi lebih menekankan pada muara persoalan yang benar-benar dirasakan publik dan menjadi jawaban persoalan. Di sini, ia menegaskan pentingnya mengubah sudut pandang komunikasi kebijakan untuk tidak hanya menyampaikan perintah atau keputusan pimpinan, tetapi harus menjelaskan relevansi kebijakan dengan kehidupan masyarakat.

Alur Komunikasi

Aman melanjutkan, terdapat sejumlah alur yang perlu dipatuhi dalam merancang komunikasi kebijakan demi memastikan efektivitasnya. Langkah pertama dimulai dari pemetaan dan mendekatkan diri dengan kebutuhan audiens sebelum menyusun narasi dan pesan. “Dilanjutkan dengan penyusunan narasi, perumusan pesan, pengembangan konten, hingga pemilihan saluran komunikasi (channel). Sehingga, pesan kebijakan yang dirancang lebih relevan, mudah dipahami dan sesuai karakteristik audiens,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa komunikasi kebijakan perlu berangkat dari “Apa yang ingin diketahui publik?” bukan tentang “apa yang ingin disampaikan pemerintah”. Dalam konteks ini, pesannya, praktisi komunikasi perlu mengidentifikasikan persoalan yang dihadapi masyarakat, perubahan yang ingin diwujudkan melalui kebijakan, dan solusi serta dampak yang diharapkan. “Dengan demikian, publik tidak hanya menerima informasi mengenai sebuah keputusan, tetapi juga memahami masalah yang hendak diselesaikan dan perubahan yang ingin dicapai,” tutupnya (Evira Anyelia)