JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) menyelenggarakan kuliah umum bertajuk Government Public Relations sebagai Pengendali Informasi Publik, pada Sabtu (26/9/2026) di ruang 317 A dan B UAI, Jakarta. Kegiatan ini menjadi rangkaian akademik Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UAI, diawali dengan kolaborasi penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara UAI dan Perhimpunan Hubungan Masyarakat (Perhumas) Indonesia yang dilanjutkan peluncuran buku Komunikasi Publik: Isu-Isu Strategis dan Digital.

Dalam kesempatan tersebut, Rektor UAI Prof. Dr. Widodo Muktiyo menyoroti perubahan lanskap komunikasi yang semakin cepat seiring perkembangan teknologi digital. Ia mengatakan, kompleksitas persoalan sosial hari ini berkembang seiring hadirnya ruang digital dan virtual reality. “Praktisi komunikasi menghadapi tantangan untuk menghadirkan informasi yang dapat memberikan pemahaman di tengah derasnya arus informasi,” ujarnya dikutip dari laman resmi UAI, Sabtu (26/9/2026).

Prof. Dr. Widodo menjelaskan, dalam konteks ini peran praktisi komunikasi kian vital dalam menciptakan pesan dan konten yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebab, menurutnya, komunikasi hari ini harus menjadi food for the soul, alias makanan yang menyehatkan jiwa.

Teknologi Sebagai “Enabler”

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Dr. Widodo turut membahas perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), perubahan pola komunikasi, hingga kebutuhan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Menurutnya, teknologi dapat dimanfaatkan sebagai enabler untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas dengan tetap memperhatikan aspek etika dan kemampuan berpikir manusia.

Pandangan tersebut selaras dengan pendapat CEO Prologue Indonesia Dody Siregar mengenai pesatnya teknologi dan AI yang mengubah cara kerja industri komunikasi. Menurut Dody, praktisi komunikasi sudah harus berkembang bukan hanya berfokus pada pendekatan AI tetapi pada human wisdom.

Dalam konteks ini, terang Dody, praktisi komunikasi harus bisa menempatkan AI hanya sebagai bantuan teknologi yang memperluas kemampuan manusia dalam mengolah informasi dan menemukan pola, sementara interpretasi konteks, stakeholder, risiko, etika dan pengambil keputusan tetap menjadi tanggung jawab manusia. (Evira Anyelia)