JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tercermin dalam sejumlah hasil survei. Salah satunya, survei Tempo Data Science yang mencatat tingkat kepuasan publik berada di angka 37 persen. Merosotnya angka tersebut salah satunya dipengaruhi oleh cara pemerintah membangun komunikasi kepada masyarakat, dan masih terbatasnya ruang publik untuk menyampaikan aspirasi.

Analis Komunikasi Teguh Hidayatul Rachmad turut mengamini buruknya komunikasi pemerintah di era Prabowo. Ia menilai politik pemerintahan tanpa oposisi yang kuat justru menghadirkan tantangan komunikasi yang lebih besar, karena pemerintah harus bisa memastikan komunikasi publik tetap terbuka dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan. “Semakin besar ekspektasi publik terhadap keterbukaan, semakin penting komunikasi dua arah. Namun, kenyataannya kurangnya komunikasi dua arah dengan masyarakat menjadi blunder ke pemerintah Prabowo,” ujarnya dikutip dari Kedaipena.com, Senin (31/8/2026).

Alumnus IPB University itu menilai, menguatnya kekuatan politik yang tidak diimbangi dengan komunikasi publik yang baik dapat memicu munculnya resistensi dari masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Lebih jauh, Teguh juga menilai tim komunikasi pemerintahan Prabowo masih perlu melakukan evaluasi untuk memperbaiki pola komunikasi yang dibangun kepada publik.

Pergantian nahkoda komunikasi pemerintah yang silih berganti dari Prasetyo Hasbi, Hasan Nasbi, hingga kini Muhammad Qodari, menurut Teguh, menjadi bagian dari dinamika yang menunjukkan perlunya penguatan strategi komunikasi pemerintah secara menyeluruh.

Pelibatan Publik

Untuk itu, Teguh mendorong pemerintah untuk berbenah diri dan mengubah gaya komunikasi agar masyarakat menjadi bagian dari proses kebijakan dan bukan hanya menjadi penerima keputusan. “Langkah konkretnya adalah komunikasikan masalah sebelum solusi dibuat. Libatkan publik sebelum keputusan final dan jelaskan alasan, bukan hanya keputusan,” ujarnya.

Pandangan tersebut sejalan dengan akademisi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Dr. Dian Purworini. Menurutnya, pola komunikasi publik hari ini harus bergerak menuju pendekatan yang lebih dialogis, ideologis serta inklusif. “Pemerintah perlu membuka ruang partisipasi yang luas bagi seluruh elemen masyarakat masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam komunikasi publik justru menjadi kunci membangun kepercayaan. Sehingga pemerintah mampu menyerap opini publik sebagai dasar pengambilan kebijakan,” tandasnya. (Evira Anyelia)