JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Sesi penjurian Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) 2026, hari pertama Selasa (1/9/2026), berlangsung kompetitif. Hal itu terlihat dari sejumlah peserta pada kategori Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Terinovatif, yang sama-sama mengedepankan inovasi digital untuk membuat informasi publik lebih mudah diakses, dipahami, dan dimanfaatkan masyarakat, yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Poltekkes (Politeknik Kesehatan) Semarang.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) misalnya, dalam pemaparannya bertajuk Pelayanan Informasi Publik BPKP Inform, Engage Empower, Subkoordinator Informasi Publik BPKP Yulia Pramita Rahman menjelaskan komitmen lembaganya untuk tidak hanya membuka akses informasi, tetapi memastikan setiap informasi tersebut terhubung dengan masyarakat. “Keterbukaan bukan hanya kewajiban, tapi informasi ini terhubung dengan masyarakat, dipahami, dan diberdayakan,” ujarnya.

Untuk memastikan layanan tetap relevan, Yulia menjelaskan, pihaknya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dan memetakan karakteristik pemohon informasi. Menurutnya, pemetaan tersebut menjadi dasar untuk menentukan prioritas dan substansi informasi yang perlu disediakan sehingga layanan dapat semakin responsif menjawab kebutuhan publik.

Upaya menjaga kualitas informasi juga dilakukan melalui pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara rutin setiap awal tahun, kemudian monitoring dilakukan setiap bulan terhadap informasi yang ditampilkan dalam website untuk memastikan informasi tetap aktual. Tak hanya itu, Daftar informasi yang Dikecualikan (DIK) terus diperbarui untuk memastikan informasi yang dibuka kepada publik telah melalui proses klasifikasi berdasarkan regulasi yang tepat.

Yulia mengatakan, BPKP juga mengemas setiap informasi dalam berbagai format ke setiap kanal komunikasi agar lebih mudah dipahami serta dekat dengan keseharian masyarakat. “Penyebaran informasi kami galakkan melalui penggunaan media sosial interaktif, berita website yang faktual, majalah inspiratif, expo pengawasan, company visit, dan BPKP Year in Review yang berisi rangkuman capaian utama setiap tahun,” jelasnya.

Terintegrasi dalam “Smart Digital Ecosystem”

Semangat serupa ditunjukkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Poltekkes (Politeknik Kesehatan) Semarang melalui SAPA KITA, yaitu sistem pengelolaan dan penyajian informasi publik terintegrasi. Dijelaskan oleh dosen Kemenkes Poltekkes Semarang M. Aris Rizqi, sistem tersebut mengelola informasi melalui sejumlah tahapan mulai dari input data, pemilahan data berdasarkan tanggal, waktu, kategori, status, jenis media, NIP hingga agenda.  

Selanjutnya, informasi yang telah dikelola tersebut dipublikasikan secara luas melalui  digital signage, kanal digital milik Poltekkes Semarang, kunjungan tamu, audio informasi , hingga dashboard monitoring informasi, kinerja dan pelaporan. “Seluruh pengemasan dan penginputan data menjadi berbagai konten ini dibantu oleh teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang bekerja secara real time,” ujarnya.

Pada akhirnya, lanjut Aris, satu informasi dapat hadir melalui beragam kanal secara lebih menarik, relevan, inklusif, dan real-time bagi seluruh masyarakat dan stakeholders. Kedua inovasi pelayanan tersebut disambut oleh founder dan CEO HUMAS INDONESIA Asmono Wikan selaku dewan juri. Ia menyoroti pembeda dari program yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya

Menanggapi hal tersebut, Yulia menyampaikan bahwa pengembangan pelayanan informasi keterbukaan publik dari BPKP kini semakin diarahkan pada kemudahan akses dan pemerataan kualitas layanan. Salah satunya diwujudkan melalui Mobile PPID yang semakin mudah diakses hanya dalam genggaman, dan penguatan pemutakhiran informasi agar PPID pada BPKP daerah dapat menghadirkan kualitas layanan yang sejalan dnegan pusat.

Sementara itu, Aris menunjukkan dampak pengembangan SAPA KITA melalui peningkatan interaksi layanan. Sebab, kunjungan pelayanan yang sebelumnya berada di kisaran 10-13 orang kini telah meningkat secara signifikan dengan notifikasi layanan yang mencapai lebih dari 20 per hari. “Hal itu membuktikan adanya kejelasan alur layanan yang membuat masyarakat semakin mudah mengakses dan mengetahui proses dan status permintaan informasi,” pungkasnya. (Evira Anyelia)