Internal Communication Manager Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Sarah mengungkap empat tanda-tanda red flag dari pengelolaan komunikasi perusahaan yang dapat menjadi pembelajaran bagi praktisi PR.
JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Internal Communication Manager Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Sarah mengatakan, ada beberapa red flag atau hal yang harus dihindari dalam tata kelola komunikasi internal agar praktik tersebut berhasil membangun kepercayaan dan mendapat dukungan dari karyawan.
Dijelaskannya dalam pembukaan acara PR INDONESIA Corporate Xperience Goes to Semarang, pada Rabu (9/9/2026) di Graha Pertamina, Gambir, Jakarta Pusat, setidaknya ada lima red flag yang perlu dihindari praktisi public relations (PR) agar tidak salah langkah dalam membuat strategi komunikasi dan pengelolaan komunikasi internal. Berikut uraiannya.
1. Manajemen Tidak Transparan
Menurut Sarah, manajemen tidak boleh menutupi isu dan harus lebih transparan terhadap apa yang dialami perusahaan serta memberikan penjelasan kepada karyawan. Meski, katanya, penjabaran ini tidak harus selalu bersifat “mentah”. “Ini menjadi challenge bagi PR karena harus bisa mendampingi, meyakini, dan membantu manajemen agar semua hal yang terjadi dan apa yang diketahui jangan ditutupi. Kalau dalam penyajiannya harus diolah itu tidak apa-apa. Namun, intinya karyawan harus tahu,” ujarnya.
2. Komunikasi Satu Arah
Sarah menegaskan, komunikasi satu arah harus dihindari, karena para karyawan juga ingin didengar, dipahami, dan diajak untuk berinteraksi langsung dengan para manajemen. Sebab, dari sana terbangun kepercayaan dan loyalitas. Sarah mencontohkan dengan praktik di Pertamina. “Di setiap Board Greetings, waktu lebih banyak kami gunakan untuk mendengarkan dan berdiskusi dengan para karyawan dibandingkan untuk menyampaikan arahan dari top level manajemen,” terangnya.
3. Fokus pada Kuantitas “Output”
Banyaknya pesan, konten, maupun aktivitas komunikasi tidak serta-merta menunjukkan bahwa komunikasi telah berjalan efektif. Sarah mengingatkan agar praktisi PR tidak terjebak pada ukuran output semata tanpa melihat apakah pesan tersebut benar-benar dipahami dan memberikan perubahan bagi karyawan.
4. Minim Mitigasi Krisis
Alumnus LSPR Jakarta itu menegaskan pentingnya memiliki panduan mitigasi krisis sebelum situasi terjadi. “Jangan sampai ketika krisis terjadi baru sibuk, karena emosi dan pikiran pekerja sudah bukan waktunya menerima edukasi dan sosialisasi. Tetapi, membutuhkan aksi apa yang harus dilakukan,” jelasnya.
Dengan menghindari keempat red flag di atas, praktisi PR diharapkan dapat meramu strategi komunikasi internal yang tidak berhenti pada penyampaian pesan tetapi juga mampu membangun kepercayaan sekaligus mendorong dukungan pekerja terhadap perusahaan. (Evira Anyelia)