JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Pada gelaran Kartini HUMAS INDONESIA (KaHI) 2026, semangat Kartini tidak hanya datang dari para peserta yang berprofesi sebagai public relations (PR) tetapi juga dari mahasiswa dan pelayanan informasi publik. Perspektif baru dari dua peran berbeda yang kian mewarnai penjurian KaHI 2026 pada hari Jumat (4/9/2026) datang dari mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Ishmatu Aulia Rizky Kirana, dan Ketua Tim Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Devi Lisnawati.

Mengusung semangat “Technology to Society Advocate” Ishmatu menempatkan dirinya sebagai bagian dari generasi Kartini masa kini yang berupaya menjembatani inovasi teknologi dengan kebutuhan masyarakat. Duduk sebagai mahasiswa semester tujuh dan berpredikat sebagai Mahasiswa Berprestasi Nasional 2026 sekaligus Duta ITS 2025, ia melihat fungsi komunikasi bukan hanya untuk memperkenalkan inovasi tetapi juga memastikan teknologi dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat yang menjadi penerima manfaatnya.

Dalam praktik di lapangan, Ishmatu menyadari bahwa mengedukasi teknologi kepada masyarakat khususnya petani membutuhkan pendekatan yang lebih dari sekadar menjelaskan cara kerja alat. “Berawal dari keluhan petani tembakau mengalami kendala proses pengeringan, saya mengembangkan auto dry boost autonomous drying acceleration system guna membantu petani dalam proses pengeringan tanpa sepenuhnya bergantung pada cuaca,” ujarnya penuh semangat.

Namun, terang Ishmatu, tantangan berikutnya muncul ketika teknologi tersebut diperkenalkan kepada petani yang melihatnya secara asing. Untuk itu, Ishmatu tidak hanya membawa inovasi tetapi berupaya memastikan teknologi tersebut dipahami dan digunakan mudah. “Teknologi sehebat apa pun hanya akan berarti jika sampai ke hati yang membutuhkannya. Dan, saya berkomitmen menjadi jembatan antara teknologi dan masyarakat lewat komunikasi,” tekadnya.

Adaupun dalam pendekatan komunikasi, ia menyesuaikan berdasarkan karakter audiens dari setiap wilayah. Hasilnya, penggunaan alat tersebut memberikan dampak nyata yang sebelumnya proses pengeringan membutuhkan waktu enam hingga 12 hari dapat dipangkas menjadi hanya dua hingga tiga jam, pendapatan petani juga meningkat hingga 89,2% dan alat ini termasuk ke dalam zero waste.

Senior Manager Corporate Secretary PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) Fiona Sari Utami yang duduk sebagai dewan juri menggali lebih jauh mengenai praktik komunikasi yang dilakukan Ishmatu, baik kepada petani maupun industri. Menjawab pertanyaan tersebut, Ishmatu menjelaskan, pendekatan komunikasi humanis perlu disesuaikan dengan karakter audiens. “Saya juga menggandeng koperasi desa yang melibatkan komunitas petani berisi 20 petani sebagai bagian dari proses pengenalan dan pemanfaatan teknologi,” imbuhnya.

Melayani Sepenuh Hati

Berbeda, Ketua Tim Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Devi Lisnawati mengusung tema “Semangat Kartini Semangat Melayani”, dengan memaknai komunikasi publik melalui hal yang lebih sederhana yaitu memastikan setiap orang yang datang merasa didengar dan mendapatkan solusi.

Bagi Devi, pelayanan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesehariannya. Ia meyakini bahwa bekerja bukan sekadar menyelesaikan tugas, melainkan memberikan manfaat bagi sebanyak mungkin orang.

Prinsip tersebut Devi praktikkan ketika menghadapi masyarakat dengan beragam karakter. Termasuk ketika menerima massa pendemo yang datang menyampaikan aspirasi dengan emosi tinggi. “Menurut saya, kemarahan pendemo tersebut tidak semata-mata perlu dihadapi, tetapi juga dipahami sebagai tanda bahwa ada kebutuhan masyarakat yang ingin didengar,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat yang datang ke ruang layanan pada dasarnya ingin mendapatkan perhatian dan solusi. Karena itu, ia berupaya memastikan mereka memperoleh ruang untuk menyampaikan persoalan serta mengetahui bantuan apa yang dapat diberikan.

Baginya, keberhasilan pelayanan bukan hanya ketika persoalan selesai, tetapi ketika masyarakat dapat meninggalkan ruang layanan dengan perasaan yang lebih baik. Pendekatan serupa diterapkan dalam pelayanan permohonan informasi publik. Ketika ada masyarakat yang meminta data KPK dalam rentang waktu panjang, misalnya, Devi mendorong tim untuk memberikan informasi yang memang bersifat terbuka dan menjadi hak masyarakat.

Selain pelayanan informasi, ia juga terlibat dalam edukasi publik terkait pencegahan korupsi. Ruang komunikasi dimanfaatkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, mendukung kebutuhan penelitian, serta memperkuat pemahaman baik di lingkungan eksternal maupun internal. “Kini, kami tengah mengembangkan layanan bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat memperoleh informasi secara lebih nyaman dan maksimal. Salah satunya dilakukan melalui pengembangan kemampuan bahasa isyarat,” jelasnya.

Pendekatan pelayanan tersebut kemudian mendapat perhatian Fiona Sari Utami tentang rencana pengembangan layanan daring serta tahapan komunikasi yang dilakukan untuk memperluas akses layanan KPK. Devi menjelaskan, layanan informasi KPK saat ini terpusat di tingkat pusat. Karena itu, pengembangan yang dilakukan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan, termasuk memperkuat kemampuan tim dalam memberikan akses informasi yang inklusif melalui pengembangan bahasa isyarat. (Evira Anyelia)