SURABAYA, PRINDONESIA.CO – Komunikasi publik yang efektif tidak bisa dijalankan secara independen oleh satu instansi saja. Dalam hal ini, dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak sangat diperlukan guna memperluas jangkauan edukasi dan publikasi. Semangat inilah menjadi landasan kolaborasi antara Balai besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Dalam kunjungannya ke Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, pada Senin (20/7/2026), Kepala BBPOM Surabaya Yudi Noviandi menyampaikan, pihaknya terus berupaya memperkuat strategi komunikasi dan memperluas publikasi program. “Kami memiliki beberapa program strategis mulai dari pengawasan obat, makanan, kosmetik, pembinaan pelaku usaha dan edukasi masyarakat yang masih perlu disampaikan lebih luas kepada masyarakat,” ujarnya dilansir Memorandum.co.id, Senin (20/7/2026).

Menurut Alumnus Universitas Gadjah Mada itu, upaya BKKBN Jawa Timur telah menunjukkan praktik baik dalam membangun pola komunikasi dengan media. Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi referensi bagi BBPOM Surabaya dalam memperkuat komunikasi publik melalui kolaborasi lintas instansi dan kemitraan media. “Komunikasi publik tidak hanya menjadi sarana menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai instrumen dalam membentuk transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah,” lanjut Yudi.

Kekuatan Kolaborasi Media dan Instansi

Di sisi lain, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Shodiqin menilai pertemuan ini menjadi momentum untuk mempererat sinergi antarlembaga dalam menghadirkan komunikasi publik yang lebih efektif. “Kami berharap pengalaman BKKBN Jawa Timur dalam membangun kemitraan dengan media dapat menjadi referensi dalam memperkuat publikasi program-program pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya dikutip dari Malangtimes.com, Senin (20/7/2026).

Shodiqin mengatakan, pihaknya telah mengembangkan Media Center yang didukung berbagai tim komunikasi, termasuk PIJAR (Kelompok Kerja Insan Jurnalistik Keluarga Berencana). Adaupun keberadaan PIJAR  tersebut, kata Shodiqin, dianggap ampuh dalam memperluas penyebaran komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat luas mengenai program pembangunan keluarga.

Pertemuan tersebut juga menghasilkan komitmen kedua instansi untuk terus memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan komunikasi publik, berbagi praktik baik, serta mengembangkan strategi publikasi yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perkembangan media. Hal ini selaras dengan temuan hasil penelitian berjudul Strategic Public Relations for Strengthening Public Trust in Government (2025) karya Agus Kurniawan dkk., bahwa inovasi digital dan kolaborasi antarlembaga menjadi elemen penting dalam memperkuat keterlibatan publik.

Lebih jauh, kolaborasi kedua lembaga ini tidak hanya menjadi upaya memperluas publikasi program, tetapi juga implementasi komunikasi publik yang mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Evira Anyelia)