JAKARTA, PRINDONESIA.CO — Penerapan layanan birokrasi nirgesekan membawa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meraih Indeks Kepuasan Masyarakat pada angka 89,23. Pencapaian ini mengemuka dalam penjurian Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) 2026 hari kedua, Rabu (2/9/2026).

Kemendikdasmen bersanding dengan Bank Indonesia Kaltara dan KAI Divre 2 Sumatera Barat dalam menyajikan standar komunikasi publik yang inklusif.

Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kemendikdasmen Yudhistira Nugraha, keterbukaan menumbuhkan nilai kepercayaan warga terhadap institusi. Ia meyakini, kepercayaan publik tidak dibangun hanya melalui banyak informasi yang dipublikasikan, tapi ketika pemerintah terbuka, responsif, dan memberikan akses yang setara kepada masyarakat.

Dalam konteks ini, ia mengatakan, salah satu upaya Kemendikdasmen dalam menghadirkan akses informasi yang setara adalah dengan merancang laman digital berstandar global yang memiliki fitur pembaca layar dan penyesuaian huruf. "Kami menggabungkan ruang fisik dan layanan digital menjadi satu pengalaman yang kami sebut sebagai Phygital Experience (Physical Digital Experience)," ucapnya di hadapan dewan juri.

Salah satu dewan juri, CEO Magnitude Indonesia Abdul Rahman Ma'mun, terpantik dengan inisiatif tersebut. Ia lantas mempertanyakan efektivitas pemantauan terhadap rintangan akses warga. Ia menyoroti langkah seperti apa yang ditempuh Kemendikdasmen untuk mengetahui apakah masih ada pihak-pihak yang mengalami kesulitan dalam mengakses informasi di Kemendikdasmen. Menjawabnya, Yudhistira menegaskan timnya rutin menggelar pengujian acak terhadap kelompok penyandang disabilitas. "Prinsip kami adalah transformasi dari government-centric menjadi user-centric, sehingga riset pasar dan pengujian ini harus dilakukan secara kontinu," ujarnya.

Yudhistira menambahkan, Kemendikdasmen juga turut menggandeng komunitas orang tua serta jajaran pengajar untuk menjalankan peran penyebaran data. Dengan kata lain, lanjutnya, pihaknya tidak menggunakan pendekatan top-down, tetapi bottom-up melalui konsep Satu Ekosistem Pendidikan yang melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, dan media.

Aksesibilitas Tanpa Batas Ruang

Semangat kesetaraan akses informasi juga bisa ditemukan di perbatasan negara. Dalam hal ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalimantan Utara (Kaltara) juga menyuguhkan standar komunikasi publik yang inklusif di hadapan dewan juri, yang langsung disambut pertanyaan dari CEO HUMAS INDONESIA Asmono Wikan tentang bagaimana mereka menyiasati tantangan geografis di Kota Tarakan dalam upaya memastikan informasi dan keterbukaan benar-benar dapat diakses seluruh masyarakat.

Assistant Manager Kantor Perwakilan BI Kaltara Rizkyandra R. Hendrawan menyebutkan, pihaknya menembus rintangan perairan bermodalkan satuan tugas literasi. Dalam hal ini, mereka bekerja sama dengan beberapa komunitas dan juga dinas untuk membuat semacam training of trainers untuk para komunitas. "Pesan utama yang kami bawa di sini bahwa jarak bukanlah penghalang, kondisi bukanlah batasan, dan informasi publik harus dapat diakses oleh semua kalangan," tegasnya.

Pria yang karib disapa Andra itu melanjutkan, komitmen mereka terhadap kesetaraan akses informasi dapat dilihat lewat penataan ruang fisik bagi tamu disabilitas. "Untuk sarana bagi penyandang disabilitas, kami memiliki kursi roda, buku braille, bidang miring, dan juga kami ada video berbahasa isyarat dengan dilengkapi oleh guiding block dan juga toilet untuk teman-teman disabilitas," imbuhnya.

Tak jauh berbeda dari dua institusi sebelumnya, KAI Divre 2 Sumatera Barat juga punya terobosan birokrasi inklusif. Disampaikan oleh Asisten Manajer Humasda Divre 2 Sumatera Barat Muhammad Reza Fahlepi, dalam konteks ini pihaknya menugaskan regu penjaga untuk memberikan pengawalan melekat kepada pelanggan dari kelompok rentan. "Bagi sahabat disabilitas yang berkunjung ke kantor Divre 2, kami berikan pendampingan langsung sejak pintu gerbang menuju ruang khusus pelayanan disabilitas," kata Reza.

Ia menjelaskan, ruangan khusus penyandang disabilitas tersebut turut menyuguhkan formulir braille serta tayangan bahasa isyarat. KAI Divre 2 Sumatera Barat juga mengubah format penyajian data agar menyesuaikan minat baca masyarakat lokal. "Oleh karena itu, data PPID tidak kami sajikan dalam bentuk teks kaku atau tabel Excel yang rumit saja, melainkan kami kemas ulang dalam bentuk infografis yang menarik, e-flyer, dan konten edukasi kreatif di media sosial kami," lanjutnya.

Terkait implementasi keterbukaan informasi, Reza menutup presentasinya dengan mengungkap bahwa di sepanjang tahun 2026, pihaknya mencatat ada 54 permohonan informasi yang masuk ke PPID Divre 2 Sumatera Barat. Dari jumlah total tersebut, hanya ada sat permohonan informasi yang tidak dapat kami penuhi karena termasuk dalam kategori informasi dikecualikan, yaitu terkait data pribadi (NIK dan rincian kontak) pegawai. (Arfrian R.)