JAKARTA, HUMASINDONESIA.ID —Dalam lanskap komunikasi hari ini, video 30 detik sanggup menghancurkan reputasi puluhan tahun perusahaan daerah. Co-founder & Business Strategy Director Trisaska Komunika M. Kh. Rachman Ridhatullah menyebut, hal tersebut sejatinya dapat dihindari dengan deteksi dini. Hal itu ia sampaikan dalam acara Forum Kebijakan Komunikasi Strategis & HUMAS INDONESIA BUMD Reputation Awards (FOKUS HIBRA) 2026, Kamis (11/6/2026), saat membawakan materi anatomi krisis dan manajemen komunikasi krisis.

Dalam konteks anatomi krisis, Rachman mengibaratkan krisis bekerja layaknya penyakit mematikan. Gejala muncul perlahan menyerang organ vital hingga melemahkan sistem imun korporasi pelat merah. “Masalahnya, banyak BUMD baru bereaksi ketika krisis telah mencapai puncaknya,” ungkap Rachman.

Keterlambatan bertindak, tegasnya, dapat memicu ledakan biaya pemulihan finansial lembaga. Namun, kesigapan yang dilandasi sikap defensif, menutupi fakta, hingga sibuk menyalahkan pihak luar, kata Rachman, juga tidak bisa dijadikan pilihan. Taktik kuno ini hanya akan mempercepat eskalasi masalah teknis harian menjadi bencana berskala nasional. "Gangguan operasional perbankan daerah membuktikan rentannya pertahanan instansi. Kegagalan sistem aplikasi mendadak memantik amarah para nasabah di ragam platform media sosial," ucap Rachman memberikan contoh.

Dari contoh tersebut, lanjut Rachman, publik akan langsung berspekulasi mengenai isu kebocoran data rahasia perbankan. Dengan kata lain, isu telah merembet ke persoalan lain. “Artinya, persoalan teknologi informasi sebenarnya hanya menjadi pemicu (trigger), sedangkan eskalasi krisis dipercepat oleh tingginya ekspektasi masyarakat, penyebaran informasi digital, keterlambatan klarifikasi, munculnya spekulasi di ruang publik,” jelas Rachman membedah kelumpuhan institusi lokal tersebut.

Paradigma Baru Ketahanan

Era siber merombak total peta penyebaran informasi publik. Warga menelan narasi mentah dari platform digital secara terpecah. Bagi Rachman, pekerja kehumasan wajib masuk ke wilayah strategis dinamika bisnis instansi, bukan sekadar pelaksana teknis pembagian siaran pers. “Tren komunikasi saat ini dan ke depan menunjukkan pergeseran paradigma komunkasi -- dari sekadar 'penyampaian pesan' menjadi: membangun kepercayaan, menciptakan dampak, alignment dengan nilai sosial (ESG),” urai Rachman memaparkan panduan kelola krisis.

Kini, institusi daerah dituntut segera merancang dokumen perencanaan darurat terintegrasi. Pembenahan internal ini diyakini dapat mengunci transformasi birokrasi reaktif menjadi entitas pelayanan masyarakat yang tangguh menahan guncangan. (Arfrian R.)