JAKARTA, PRINDONESIA.CO -- Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Surono menekankan, pemerintah perlu mengelola narasi publik secara lebih terstruktur, terutama setelah munculnya keresahan masyarakat akibat isu kelangkaan BBM dan antrean di SPBU dalam beberapa waktu terakhir.

Menurutnya, persoalan utama tidak hanya terletak pada kondisi pasokan energi, tetapi juga pada bagaimana informasi disampaikan kepada publik secara utuh, cepat, dan menenangkan. “Pemerintah harus menyampaikan dengan komunikasi publik yang baik agar tidak muncul kegaduhan seperti beberapa hari terakhir ketika masyarakat khawatir BBM kosong,” kata Surono, dikutip dari RRI, Senin (13/4/2026).

Dalam perspektif komunikasi krisis, pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kejelasan pesan dan konsistensi informasi. Ketidaksinkronan komunikasi berpotensi memicu disinformasi yang memperburuk situasi, bahkan ketika kondisi riil masih terkendali.

Momentum Perkuat Strategi Jangka Panjang

Selain itu, pakar geofisika dan mitigasi bencana tersebut menilai, momentum krisis energi global seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat strategi jangka panjang, bukan sekadar respons reaktif. Salah satu langkah yang dinilai relevan adalah percepatan transisi menuju energi terbarukan.

Dalam situasi itu, kata Surono, pemerintah harus memitigasi dan beradaptasi menuju penggunaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan, tidak menyebabkan polutan, dan tidak terus bergantung pada energi fosil. Ia menekankan, hal itu perlu dilakukan pemerintah meski cadangan energi saat ini dinyatakan aman.

Lebih jauh, eks Kepala Badan Geologi era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu juga menekankan bahwa langkah mitigasi perlu dilakukan sejak dini agar Indonesia tidak terus berada dalam posisi reaktif setiap kali terjadi gejolak global.

Dalam konteks yang lebih luas, Raida dkk dalam penelitiannya berjudul Peran Manajemen Public Relations PT. Airasia Indonesia Tbk. dalam Mempertahankan Citra Perusahaan (2024) menyebut, peran komunikasi krisis tidak hanya terbatas pada mitigasi dampak negatif yang terjadi, tetapi juga mencakup upaya untuk membangun kembali kepercayaan dan reputasi yang terkikis akibat krisis.

Dengan langkah itu, komunikasi krisis tidak hanya berfungsi sebagai respons terhadap tantangan yang sedang dihadapi, namun juga menjadi elemen penting dalam strategi jangka panjang untuk membangun reputasi yang kokoh dan berkelanjutan. (Fadhil Pramudya)