SUKOHARJO, PRINDONESIA.CO –   Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) mengambil langkah proaktif dalam memperkuat kapasitas komunikasi publik melalui kegiatan diklat Public Relations & Crisis Communication untuk Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang diselenggarakan di Aula SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabu (10/1/2026).

Kepala Bidang Humas dan Humed UMS Dr. Budi Santoso mengatakan, inisiatif tersebut diambil sebagai respons terhadap dinamika digital yang kian kompleks. Menurutnya, saat ini terjadi perkawinan antara media sosial dan media arus utama yang membuat arus informasi bergerak sangat cepat. “Kondisi ini berpotensi memicu kekacauan apabila tidak diantisipasi dengan strategi komunikasi yang tepat,” ujarnya dikutip dari ANTARA News, Sabtu (10/1/2026).

Untuk itu, Budi menilai, pola kerja public relations (PR) konvensional sudah tidak lagi relevan. Menurutnya, praktisi PR perlu bertransformasi menjadi early warning system yang mampu memantau isu sejak dini, memperkuat koordinasi internal dan menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) penanganan krisis.

Mengelola Relasi dengan LSM atau Wartawan

Dalam kesempatan yang sama, Redaktur Pelaksana Solopos Media Group sekaligus Manager Solopos Institute Syifaul Arifin, mengajak peserta merefleksikan pengalaman ketika berhadapan dengan wartawan maupun pihak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bersikap menerima atau menolak, dan memahami potensi dampak yang muncul dari respons tersebut.

Dalam situasi tertentu, jelas Syifaul, rasa takut kerap muncul karena kekhawatiran akan diberitakan secara negatif, diperas, atau bahkan dilaporkan ke aparat penegak hukum. Meski demikian, terang Syifaul, narasumber tetap perlu melayani permintaan informasi, sepanjang wawancara dilakukan untuk kepentingan pemberitaan yang sah. “Bangun hubungan personal yang baik dengan media, cek kredibilitas wartawan melalui Dewan Pers dan hindari praktik amplop karena itu justru akan menjadi bumerang,” ucapnya menyoroti pentingnya media relations di hadapan sekitar 70 peserta.

Lebih lanjut, Syifaul menyarankan agar organisasi bersikap tegas ketika menghadapi ancaman dari oknum LSM atau wartawan dengan memanfaatkan prosedur resmi seperti melaporkan ke aparat penegak hukum, Dewan Pers, atau organisasi pers terkait. Ia juga menekankan pentingnya manajemen isu dan krisis yang tepat. “Manajemen isu ibarat mencegah api, sedangkan manajemen krisis memadamkan kebakaran. Jika salah penanganan, bisa muncul krisis baru,” ujarnya.

Mengenai hal terakhir, pandangan Syifaul selaras dengan apa yang sempat disampaikan Chief Marketing & Communications Officer University of Memphis Michele Ehrhart dalam tulisannya di PR Daily, Selasa (7/10/2025). Menurutnya, komunikasi krisis tidak bisa dilakukan secara spontan. Dalam konteks ini, organisasi perlu menyiapkan perencanaan manajemen yang matang melalui crisis simulation, pembentukan tim tanggap krisis, serta penyusunan naskah komunikasi yang dapat disesuaikan. (EDA)