JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Pada plenary session yang bertajuk ‘Circular Economy Opportunities for a Livable Planet’, Presiden Direktur Nestlé Indonesia Samer Chedid, memaparkan perjalanan Nestlé Indonesia di sepanjang mata rantai usaha dalam mencapai net zero emission pada 2050, termasuk di dalamnya upaya mencapai packaging sustainability.

Upaya ini melingkupi pengembangan kemasan, dukungan terhadap pengelolaan manajemen persampahan, dan juga mempromosikan perilaku bijak sampah. Langkah ini diharapkan turut menegaskan dukungan perusahaan terhadap pencapaian ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Samer menyebut bahwa Nestlé Indonesia tengah dalam perjalanan untuk mencapai net zero emission di seluruh mata rantai usahanya.

“Dalam mendukung ekonomi sirkular, kami berupaya memastikan pengembangan kemasan kami untuk dapat didaur ulang sehingga selaras dengan ambisi ekonomi sirkular yang diusung oleh pemerintah Indonesia,” ujarnya.

Namun, menurut Samer, upaya packaging sustainability tersebut perlu didukung dengan pendekatan holistik dan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, industri, supplier, NGO, pegiat persampahan, dan masyakat. Dukungan tersebut juga termasuk di dalamnya terhadap pengembangan pengelolaan sampah yang berkelanjutan untuk memastikan sampah tidak hanya berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan meningkatkan angka daur ulang.

Melalui edukasi secara regular di media sosial dan berbagai kegiatan merek-merek, Nestlé Indonesia senantiasa mengajak karyawan, konsumen, dan masyarakat secara luas untuk menerapkan perilaku bijak bersampah sedari dini. Peran serta setiap individu turut menjadi kunci penting untuk mendorong ekonomi sirkular di skala nasional, terutama untuk mengelola sampah pasca-konsumsi yang masih memiliki nilai ekonomis.

“Kami memiliki semangat, energi, dan komitmen untuk secara berkelanjutan memperbaiki dan membuka peluang baru dalam mencapai ambisi packaging sustainability, yang pada akhirnya mendukung ekonomi sirkular yang lebih berkelanjutan serta menjaga bumi untuk saat ini dan juga untuk generasi mendatang,” lanjut Samer.

Perjalanan Nestlé Indonesia dalam mencapai packaging sustainability dimulai dari upaya pengembangan kemasan dengan memastikan 95 persen kemasannya didesain untuk dapat didaur ulang, dan terus berupaya untuk mencapai 100 persen, serta mengurangi sepertiga penggunaan resin plastik baru pada 2025.

Berbagai langkah lainnya yang telah dilakukan perusahaan yang bergerak di bidang gizi, kesehatan, dan keafiatan tersebut yakni pencapaian penggunaan 100 persen sedotan kertas, optimalisasi berat dan ukuran kemasan, penggunaan plastik daur ulang, dan transisi menuju kemasan mono-material. Tak hanya itu, Nestlé Indonesia juga telah memulai dua studi pasar pengembangan kemasan isi ulang dan akan melakukan studi baru untuk kemasan guna ulang pada akhir 2023 mendatang.

Nestlé Indonesia meyakini bahwa untuk mencapai 100 persen kemasan daur ulang belum cukup. Oleh karena itu, perusahaan juga mengambil peran aktif dalam mendukung pengembangan sistem manajemen persampahan dan upaya peningkatan angka daur ulang. Setiap tahunnya, Nestlé Indonesia berambisi untuk mengelola sampah plastik pasca-konsumsi sebesar material plastik yang digunakan dalam produksi di tahun yang sama. Pada 2022, Nestlé Indonesia telah berhasil mencapai ambisi tersebut, namun terus berupaya untuk mencapai pengelolaan sampah secara proporsional sesuai dengan tipe plastik yang digunakan.

Hingga kini, Nestlé Indonesia telah mendirikan 15 TPST/TPS3R di tiga provinsi untuk mengelola sampah rumah tangga sehingga tidak hanya berakhir di TPA. Untuk meningkatkan angka pemroses sampah agar dapat didaur ulang, Nestle Indonesia juga  melakukan kemitraan dengan 36 pelapak dan pendaur ulang skala industri kecil menengah di lima provinsi sejak tahun 2021. Tak hanya itu, perusahaan yang telah berdiri di Indonesia sejak tahun 1971 tersebut juga merupakan salah satu pendiri dari Indonesia Packaging Recovery Organization (IPRO) yang merupakan upaya lintas industri untuk mengembangkan pengelolaan persampahan menggunakan pendekatan extended stakeholder responsibility. (mfp)