JAKARTA, PRINDONESIA.CO –  Lain dulu, lain sekarang. Jika dulu, beragam informasi di media sosial tidak terlalu  dianggap penting. Maka, sekarang, informasi tersebut menjadi sangat berarti. Terutama bagi praktisi public relations (PR) dalam memetakan pemangku kepentingan (stakeholder).

Isu ini mengemuka di acara Communication Circle #2, Tangerang Selatan, Kamis (23/2/2022). Menurut CEO NoLimit Aqsath Rasyid saat menjadi pembicara di acara yang digagas oleh PR Society, TSN Academy, Universitas Pembangunan Jaya, dan NoLimit tersebut,

hal ini dikarenakan media sosial telah mengalami beberapa pergeseran.

Pergeseran yang dimaksud oleh pria lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut, meliputi pergeseran generasi (generation shift) yang membuat generasi Y dan Z menjadi pengambil keputusan. Selain itu, pergeseran media (media shift) yang membuat masyarakat lebih dekat dengan media sosial ketimbang media arus utama (mainstream media). Serta, adanya pergeseran komplain (complaint shift) yang tadinya melalui surat dan telepon.  

Dengan keberadaan big data, katanya di hadapan para peserta yang umumnya datang dari latar belakang PR dan mahasiswa itu, praktisi PR dapat melakukan pemetaan stakeholder dari informasi yang melimpah tadi, untuk kemudian menemukan relevansi sesuai minat mereka.  

Tiga Proses

Ia melanjutkan, ada tiga proses yang harus dilakukan PR pada saat memetakan memetakan stakeholder menggunakan big data. Pertama, data crawling dari media sosial. Kedua, memproses data tersebut lewat algoritma dan menampilkannya di dashboard. Ketiga, menyajikannya dalam bentuk laporan.

Aqsath memberikan contoh kasus RUU Cipta Kerja. Berdasarkan data di media sosial, 51 persen tonality tentang kasus ini bersifat negatif. Adapun narasi negatifnya adalah hak buruh atau pekerja yang tidak menjadi prioritas. Dari narasi negatif tersebut terdapat tiga tokoh berpengaruh yang mengamplifikasinya.

Merujuk dari hasil analisis di atas, maka pemerintah dapat menentukan aktivitas-aktivitas komunikasi untuk meluruskan narasi negatif. Dengan  demikian, komunikasi yang dibangun akan tepat sasaran apabila pemerintah mengetahui akar masalahnya.  

Selain memaksimalkan keberadaan big data, menurut Aqsath, sebenarnya ada enam pendekatan engagement yang dapat dilakukan oleh PR untuk mengetahui minat stakeholder. Pertama, monitor. Maksudnya, melakukan pelacakan atau pemantauan posisi stakeholder melalui penelitian atau diskusi dengan pihak lain. Kedua, pesan. Yakni, mengadaptasi ruang lingkup komunikasi dan pesan untuk memenuhi ekspektasi stakeholder. Ketiga, advokasi. Kegiatan untuk mendapatkan dukungan untuk posisi tertentu yang mungkin memiliki oposisi atau mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan yang dirasakan.

Keempat, konsultasi. Maknanya, memberi ruang konsultasi bagi stakeholder untuk menerima masukan terhadap suatu proyek atau rencana. Sehingga, perusahaan dapat membuat perubahan nyata. Kelima, kolaborasi. Yakni, menginisiasi dan berpartisipasi dalam dialog dua arah. Keenam, saling berbagi pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama. (rvh)