JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Gugus Tugas ini melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Pun untuk urusan Komunikasi Publik yang menjadi salah satu bagian di dalam gugus tersebut. Yang pasti, kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi (Pusdatinkom) BNPB Agus Wibowo, saat dihubungi PR INDONESIA melalui sambungan telepon di Jakarta, Jumat (10/4/2020), dari latar belakang instansi mana pun dia berasal, seluruh anggota yang tergabung di dalam gugus tugas tersebut harus memiliki visi dan tujuan yang sama.

Bidang Komunikasi Publik Gugus Tugas terbagi atas tiga bagian. Pertama, bagian monitoring dan analisa yang bertugas menghimpun seluruh informasi baik dari saluran telepon, website, media monitoring, hingga sosial media. Kedua, dewan redaksi yang menentukan agenda setting. Ketiga, bagian produksi dan diseminasi. Koordinator tim ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Koordinator tim ini adalah Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Widodo Muktiyo.

Meski tergabung dalam Bagian Komunikasi Publik Gugus Tugas, namun peran komunikasi yang dilakukan Pusdatinkom BNPB tidak sampai menyentuh pada ranah teknis kesehatan. Melainkan, lebih banyak memperkuat upaya publikasi yang telah dan sedang dilakukan Bagian Komunikasi Publik. “Kami fokus menyampaikan produk-produk komunikasi untuk menangani Covid-19 dari sisi BNPB,” ujarnya.

Kendala

Ia tak memungkiri masih kerap menjumpai kendala di lapangan. Contoh, yang sempat menjadi sorotan adalah mengenai perbedaan data kasus Covid-19 antara pusat dengan daerah. Ia memastikan Bagian Komunikasi Publik Gugus Tugas akan terus melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik. Salah satunya, rutin berkoordinasi baik melalui aplikasi grup WhatsApp, rapat on-line, bahkan pertemuan langsung. “Koordinasi yang rutin adalah wujud keseriusan kami untuk terus memperbaiki diri,” katanya. Wujud perbaikan diri itu antara lain membangun aplikasi Lawan Covid-19. Aplikasi yang akan dirilis oleh BNPB dalam waktu dekat ini merupakan gabungan sistem dari Kemenkes maupun rumah sakit (RS).

Melalui aplikasi ini, BNPB dapat menghimpun data dari seluruh RS yang ada di Indonesia. Mulai dari jumlah pasien Covid-19 yang dirawat di setiap RS, jumlah maupun sebaran ODP dan PDP di setiap provinsi hingga kabupaten, hingga ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) di RS. Sehingga, tak ada lagi perbedaan data, publik pun dapat mengetahuinya secara transparan.

Selain itu, BNPB juga bekerja sama dengan layanan provider telekomunikasi untuk melacak pergerakan ODP, PDP dan pasien Covid-19 melalui histori nomor kontak yang bersangkutan. Sementara itu, upaya yang sudah dilakukan selama pandemi ini adalah meluncurkan situs www.covid19.go.id untuk mengetahui pergerakan kasus.

Sementara pesan dan informasi terkini mengenai Covid-19 dapat dengan cepat dijumpai di akun resmi baik itu situs maupun media sosial pemerintah. Khususnya, akun instansi yang tergabung di Bagian Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 seperti Kemenkes, KSP, BNPB, dan lainnya. “Pesannya sama, anggota tim tinggal memperkuat di akun medsos masing-masing,” ujarnya. Informasi serupa juga disalurkan melalui SMS, televisi, radio. (ais)