(Masih) Darurat Komunikasi Publik: Pembelajaran Berharga bagi Pemerintah
30 April 2020
rizka
0
(Masih) Darurat Komunikasi Publik: Pembelajaran Berharga bagi Pemerintah
Sorotan terhadap lemahnya komunikasi publik menjadi pembelajaran berharga
Dok. Istimewa

JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Lemahnya komunikasi publik menimbulkan asumsi di tengah masyarakat bahwa pemerintah tidak siap menghadapi pandemi, tidak transparan dan tidak memandu masyarakat dalam menyikapi Covid-19. Plt. Kepala Biro Hukum, informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Sorni Paska Daeli secara tertulis, Selasa (14/4/2020), tak memungkiri hal itu. “Kondisi tersebut menjadi lesson learned bagi kami dalam menyiapkan strategi komunikasi yang lebih tepat,” katanya.   

Meski begitu, Sorni menekankan, pemerintah tak pernah sekali pun abai terhadap pentingnya komunikasi dan transparansi. Sedari awal pemerintah menempatkan aspek komunikasi sebagai salah satu faktor penting dalam upaya menekan laju penyebaran Covid-19. Contoh, sebelum terjadi krisis terkait Covid-19 seperti saat ini, Kemenko PMK telah menetapkan Tim Sinergi Media Aparatur Negara (Tim SIMAN). Koordinatornya Humas Kemenko PMK, anggotanya melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko PMK.

Tugasnya, menyebarluaskan informasi kepada publik mengenai kebijakan bidang PMK, menetralisasi informasi negatif/hoaks yang dapat mengganggu implementasi kebijakan bidang PMK. “Sehingga, saat terjadi krisis Covid-19 seperti saat ini, tim sudah bekerja otomatis menyesuaikan dengan protokol yang sudah ditetapkan oleh GT PPC-19,” ujarnya.

Dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GT PPC-19), sesuai Keppres 7/2020, Menko PMK ditetapkan sebagai Ketua Pengarah GT PPC-19. Mereka pun segera melakukan penguatan koordinasi komunikasi publik di antara K/L di tingkat pusat hingga ke daerah, menyiapkan berbagai konten komunikasi tentang Covid-19, pencegahannya, protokol yang mudah dipahami, hingga mendiseminasikan/membanjiri informasi melalui berbagai saluran, terutama kanal di dunia maya yang kini menjadi rujukan utama masyarakat.

Tujuannya, kata Sorni, untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tenang. Masyarakat juga memahami apa yang harus mereka lakukan bagi lingkungan terdekatnya. Selain itu, terbangun persepsi masyarakat bahwa negara hadir, tanggap, dan mampu mengendalikan situasi krisis yang terjadi.

Sama Visi dan Persepsi

Adapun tantangan dalam membangun keselarasan komunikasi ini, menurut Sorni, antara lain menyamakan visi dan persepsi tentang tujuan komunikasi publik, persepsi tentang kesiapan dan keseriusan pemerintah dalam penanganan Covid-19, berbagi data/angka terkini dan informasi sehingga perkembangan apapun dapat diketahui bersama. Serta berkoordinasi secara periodik untuk saling menginformasikan langkah/strategi komunikasi atau informasi yang disiapkan dan akan disampaikan kepada publik.

Dalam menyampaikan pesan, mereka juga menekankan untuk menghindari informasi yang berisi asumsi dan dugaan, bahasa teknis atau bahasa asing yang sulit dipahami masyarakat awam, serta kata-kata hiperbola semisal genting, darurat, dan sebagainya. Gestur pun harus diperhatikan. “Jangan menunjukkan gestur bercanda, tidak serius atau meremehkan situasi,” katanya.

Sebaliknya, pemerintah harus aktif memberikan imbauan agar tetap tenang dan waspada, beri akses informasi ke media, dan gencar mengampanyekan protokol kesehatan dan penanganan Covid-19. Apa pun itu, lanjut Sorni, pandemi Covid-19 telah memberikan pembelajaran tentang pentingnya mengelola informasi di saat krisis untuk persiapan lebih terencana dan matang di masa mendatang. (rvh/rtn)

BERITA TERKAIT
BACA JUGA
tentang penulis
komentar (0)
TERPOPULER

Event

CEO VIEW

Interview

Figure

BERITA TERKINI