JAKARTA, PRINDONESIA.CO — Kelompok rentan terus menjadi sasaran empuk pelaku kejahatan. Fakta pahit ini memicu tiga praktisi humas perempuan merumuskan perisai proteksi perlindungan berbasis komunikasi publik. Mereka adalah Raja Medina Yohana, Feni Novida Saragih, dan Nalurita Palupi. Masing-masing membedah strategi mitigasi bahaya tersebut dalam sesi penjurian Kartini HUMAS INDONESIA (KaHI) 2026, Kamis (3/9/2026).

Raja Medina Yohana yang merupakan Media Relations PT Taspen (Persero) berangkat dengan fakta tingginya angka penipuan rekayasa sosial terhadap kelompok pensiunan. Catatan internal perusahaan yang ia kutip mendapati 311 kasus penipuan menyasar dana purnabakti pada paruh pertama 2025, dengan kerugian material menyentuh angka ratusan juta rupiah.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Yohana lantas menggerakkan kampanye multimedia "Tahan, Pastikan, Laporkan". Ia mewajibkan peserta membaca peringatan antipenipuan melalui sistem verifikasi wajah bulanan aplikasi Andal by Taspen. "Jadi, mereka pasti melihatnya," tegas Yohana menerangkan kepastian paparan informasi.

Juri Dyah Rachmawati lantas menguji tolok ukur keberhasilan kampanye digital tersebut. Yohana memaparkan, perubahan perilaku peserta sukses menekan angka penipuan hingga 81,7 persen. "Pada semester 1 2025, laporan masuk mencapai 311 kasus. Namun, setelah kampanye ini digencarkan secara masif, pada semester 1 2026 laporan tersebut menurun signifikan hingga tersisa puluhan kasus saja," urainya.

Berbeda concern, Manager Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih berangkat dari berbagai ancaman pelecehan seksual yang marak di gerbong kereta untuk memberlakukan hukuman pencekalan identitas selama 20 tahun bagi pelaku kekerasan. Feni juga mengatakan bahwa kesepakatan damai jalur kekeluargaan tidak akan menggugurkan sanksi tersebut. “KAI turut memasang teknologi CCTV Analytic guna melacak wajah pelaku di gerbang stasiun,” ujarnya.

Mendengar penjelasan Feni, VP Corcomm Pelindo Fiona Sari Utami selaku dewan juri tertarik dengan prosedur standar operasi penanganan krisis di KAI saat insiden sensitif meledak ke publik. Merespons hal tersebut, Feni menjamin timnya mengutamakan akuntabilitas dan kerahasiaan identitas korban. Sebagai catatan, Feni menyampaikan bahwa gerakan ini sukses menekan angka pelecehan di wilayah Daop 6 Yogyakarta menjadi satu kasus sepanjang 2026. "Kami tidak akan pernah menutupi kejadian tersebut, merilis pernyataan pembelaan diri, atau meminimalkan krisis," tegas Feni.

Deteksi Dini Kesehatan Mental

Sementara itu Ketua Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Mataram Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Nalurita Palupi merintis proteksi psikologis bagi aparatur sipil negara, dengan menggagas sistem Mental Awareness and Readiness Assessment Bapelkes Mataram (MENTARAM) yang bertujuan membantu instansi mengukur tingkat kecemasan pegawai secara berkala. “Staf penderita tekanan kerja berhak menerima pendampingan konseling tepat sasaran,” ucap Nalurita tentang program yang diakui oleh Kemenkes RI sebagai standar resmi pengelolaan sumber daya manusia itu.

Dalam praktiknya, Nalurita menolak program tersebut berhenti hanya pada tataran konsep ruang kerja semata. Ia mendedikasikan ilmu psikologinya memimpin tim relawan trauma healing menyusuri wilayah bencana alam. "Tim relawan kami juga akan langsung berangkat memberikan konseling bagi warga terdampak kebakaran hebat di Desa Adat Sade, Lombok," paparnya merespons pertanyaan Wakil Rektor LSPR Janette Maria Pinarya selaku dewan juri, seputar jangkauan program.

Tak berhenti di situ, Bapelkes Mataram, lanjut Nalurita, juga berfokus pada kelompok remaja, Gen Z, dan Gen Alpha di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam konteks ini, mereka berkolaborasi dengan Universitas Mataram untuk memberikan edukasi kesehatan jiwa langsung ke sekolah-sekolah menengah (SMA). “Fokus edukasi kami menyasar materi pencegahan perundungan (preventive bullying) bagi siswa baru, serta pendampingan konseling bagi siswa kelas akhir dan mahasiswa semester akhir yang mengalami stres akademis tinggi," tutupnya. (Arfrian R.)