JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Indonesia termasuk salah satu negara yang rawan bencana. Antisipasi bencana oleh masyarakat pun mesti menjadi perhatian, termasuk dari aspek komunikasi, mulai dari sebelum, saat, hingga setelah bencana terjadi.

Hal ini turut menjadi sorotan dan mengemuka dalam Seminar Nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan bertajuk “Membangkitkan Ekosistem Bisnis Perusahaan Media di Provinsi Aceh Pascabencana Hidrometeorologi”, di Hotel Ayani, Banda Aceh, Rabu (15/4/2026).

Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Tria Patrianti menegaskan, bencana hidrometeorologi tidak lagi dapat dipandang sebagai peristiwa sesaat, melainkan sebagai risiko sistemik yang berulang akibat perubahan iklim. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan baru dalam pengelolaan informasi publik, khususnya melalui penguatan komunikasi risiko.

Selama ini, kata Tria, penanganan bencana dinilai masih menitikberatkan pada evakuasi dan pemulihan infrastruktur, sementara aspek komunikasi belum dikelola secara optimal. Padahal, dalam situasi krisis, informasi yang cepat, akurat, dan tepercaya menjadi faktor penentu dalam meredam kepanikan publik. 

Dalam konteks ini, Tria menilai bahwa media memiliki peran strategis dalam komunikasi risiko. Ia menyebut, bencana bukan hanya merusak infrastruktur, namun juga mengganggu sistem informasi publik. “Ketika komunikasi tidak berjalan, yang muncul ketidakpastian dan kepanikan. Di sini, media tidak sekadar menjadi penyampai informasi, tetapi juga aktor yang membentuk persepsi publik terhadap risiko bencana,” ujarnya dikutip dari laman UMJ, Senin (20/4/2026). 

Jika berkaca pada bencana banjir yang beberapa waktu lalu melanda wilayah Aceh, kata dia, keberadaan jurnalis lokal dinilai sebagai bagian dari infrastruktur kebencanaan karena berada di garis depan dalam penyampaian informasi. “Dengan masuknya media ke dalam infrastruktur, wartawan akan menjadi fasilitator komunikasi kebencanaan,” tutur dia.

Kolaborasi Lintas Stakeholder

Sejalan dengan itu, Founder & Principal Consultant NAGARU Communication Dian Agustine Nuriman sempat menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam seluruh fase bencana, yakni sebelum, saat, dan setelah kejadian melalui model komunikasi yang ia rancang. “Model komunikasi ini saya buat untuk disertasi tahun 2022 melalui stakeholder engagement. Di dalamnya terdapat enam elemen,” ujarnya kepada PR INDONESIA, dikutip Senin (20/4/2026).

Dian menerangkan, model pendekatan komunikasi risiko terpadu berbasis stakeholder engagement  itu menempatkan institusi seperti BMKG sebagai penyedia informasi awal dan BNPB sebagai pengelola komunikasi risiko di hilir, sehingga tercipta alur komunikasi yang terintegrasi.

Kemudian, ada BPBD, BASARNAS, pemerintah daerah selaku pengambil keputusan, TNI/Polri, dinas kesehatan, dinas sosial, dan media seperti radio untuk menyebarkan informasi ke wilayah yang sulit dijangkau internet. Jika daerah terdampak dekat pada daerah wisata, lanjut Dian, maka Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) serta industri setempat juga dapat membantu mitigasi.

Peran komunikasi juga perlu mendapat perhatian serius. Dalam praktiknya, komunikator harus menentukan tujuan pesan, apakah untuk mengedukasi, memberikan informasi, menghibur, atau memengaruhi. Karena itu, pemahaman terhadap karakteristik stakeholder menjadi krusial, termasuk dalam menentukan segmentasi media yang tepat. 

Dian menambahkan, dalam komunikasi risiko terdapat setidaknya tiga kelompok utama yang menjadi sasaran, yakni korban bencana, pihak yang menangani risiko, serta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan strategi mitigasi kebencanaan.

Lebih lanjut, ia menegaskan, tujuan akhir dari komunikasi risiko tersebut adalah menekan risiko bencana hingga mencapai target zero victim atau tidak adanya korban sama sekali. “Ini adalah target pencapaian dari komunikasi risiko yang dapat dilaksanakan dengan konsisten dan juga penuh tanggung jawab oleh semua pihak yang terlibat,” pungkasnya. (Fadhil Pramudya)