JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Perum Bulog membuktikan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik, dengan meraih predikat BUMN Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Pusat, Senin (15/12/2025) di Hotel Bidakara, Jakarta.

Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pihaknya memandang KIP bukan sekadar kewajiban regulatif, tetapi bagian integral dari transformasi korporasi. “Bulog mengelola penugasan strategis negara yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas, sehingga transparansi menjadi instrumen utama untuk memastikan akuntabilitas, memperkuat kepercayaan publik, dan mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan,” ujarnya dilansir dari MetroTVNews.com, Selasa (16/12/2025).

Sepanjang tahun 2025, terang Rizal, Bulog secara konsisten memperkuat kebijakan dan tata kelola layanan informasi publik yang diwujudkan melalui beberapa pembaharuan dan penyempurnaan. Hal itu mencakup pembaruan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pemutakhiran Daftar Informasi Publik, penyempurnaan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, serta pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik.

Rizal melanjutkan, fokus utama keterbukaan informasi Bulog mengarah pada program penugasan pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat seperti informasi stabilisasi harga pangan, gerakan pangan murah, penyaluran bantuan pangan, penyerapan gabah dan beras, hingga informasi bantuan bencana. Berkat fokus tersebut, Bulog berhasil meraih skor 98,45 dan menempati peringkat ke-9 dari 39 BUMN yang mendapat predikat informatif. “Seluruh informasi tersebut dipublikasikan secara berkala melalui website resmi perusahaan, media sosial perusahaan, serta berbagai kanal komunikasi publik lainnya guna memastikan masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan akurat,” jelasnya.

Bangun Kepercayaan

Selaras dengan inisiatif Bulog, penelitian bertajuk Membangun Kepercayaan Publik Melalui Etika Administrasi (2025) karya Al-Adawiah dan Ariyati menyebut, kepercayaan publik dapat dibangun melalui penerapan etika administrasi mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas dan integritas. Semua itu dinilai dapat meningkatkan legitimasi dan dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Menurut Al-Adawiah dan Ariyati, dengan adanya akses informasi yang jelas, akurat, terbuka, pemerintah dapat memperkuat kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. “Sebaliknya, ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi tuntutan transparansi dapat berdampak negatif terhadap persepsi masyarakat dan menurunkan kepercayaan mereka,” simpulnya.  (EDA)