JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Kategori Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Terbaik agaknya menjadi yang populer di gelaran Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) 2025. Setidaknya begitu tergambar pada hari pertama penjurian, Selasa (19/8/2025). Sulit pula tampaknya menentukan mana yang terbaik, karena masing-masing peserta punya nilai tawar masing-masing untuk membuktikan dirinya.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) misalnya, menjelaskan bahwa telah memiliki 111 PPID yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari 6 PPID Utama, dan 105 PPD Unit Pelaksana Teknis. Disampaikan oleh Kapokja Manajemen Komunikasi dan Hubungan Antarlembaga Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikdasmen Anandes Langguana, pembentukan 111 PPID itu didasarkan pada mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dalam praktiknya, terang Anandes, setiap PPID berperan sebagai garda terdepan dalam mewujudkan hak masyarakat atas informasi yang mudah, cepat, dan akurat. Keberadaan PPID, lanjutnya, sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. “Secara kinerja, PPID Kemendikdasmen pada periode 1 Agustus 2024 hingga 31 Juli 2025 menangani sekurangnya 81 permintaan informasi,” ucapnya.

Sementara dalam hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat (KIP), Anandes melanjutkan, Kemendikasmen berhasil mempertahankan predikat “informatif” yang telah dipegang sebelumnya sejak 2021. “Komitmen kami dalam keterbukaan informasi ini diperkuat dengan visi dan moto RAMAH: Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis,” imbuhnya.

Selaras dengan itu, lanjut Anandes, pihaknya juga terus mengoptimalisasi pelayanan informasi publik lewat konten edukatif yang dikemas dengan pendekatan storytelling melalui kanal media sosial resmi seperti WhatsApp, X, YouTube, TikTok dan Instagram.

Menjawab pertanyaan Abdul Rahman Ma’mum selaku dewan juri terkait teknis pelayanan informasi di media sosial, Anandes menjelaskan, hal tersebut dijalankan oleh tim khusus yang bertugas memantau dan menjawab permohonan informasi dari publik setiap hari. “Efektivitasnya cukup baik karena semua pertanyaan dijawab oleh tim khusus sesuai prosedur permohonan informasi publik. Namun, perlu dicatat, terdapat beberapa akun anonim yang tidak melengkapi prosedur sehingga permintaannya tidak bisa kami tindaklanjuti,” jelasnya.

Pengelolaan Informasi di Korporasi

Meski istilah PPID lekat dengan sektor publik, tetapi secara peran dan fungsi ia juga dapat ditemukan di korporasi. Hal itu ditegaskan oleh PT Perta Life Insurance, yang menempatkan unit corporate communication sebagai penjaga gawang informasi demi transparansi dan keterbukaan informasi. Namun, berbeda dengan Kemendikdasmen, peran dan fungsi PPID di Perta Life Insurance tersebut berjalan di atas sinergi beberapa departemen.

Dijelaskan oleh Head of Corporate Communication Perta Life Insurance Ratih Triutami Wijayanti, fungsi dan peran PPID tersebut berjalan lewat sinergi unit corporate communication, departemen legal, dan risk management. Sinergi tersebut ditujukan untuk memastikan setiap informasi yang dirilis perusahaan tidak hanya transparan, tetapi juga patuh terhadap regulasi. “Implementasinya berupa konferensi pers, media relations, digital branding, sponsorship, CSR & ESG, survei stakeholder, laporan tahunan dan keberlanjutan, hingga literasi dan inklusi keuangan di berbagai daerah di Indonesia,” paparnya.

Ragam implementasi yang disampaikan kemudian memantik pertanyaan dari salah satu dewan juri tentang efektivitas program terhadap audiens. Menjawabnya, Ratih menilai pendekatan komunikasi dalam bentuk program literasi dan inklusi keuangan sebagai yang paling efektif. “Sebab, program ini langsung menyentuh kepada masyarakat, khususnya dalam mengedukasi proteksi, perencanaan keuangan hingga dana pensiun di masa akan datang,” jawabnya.

AHI 2025

Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) merupakan ajang kompetisi kinerja akuntabilitas komunikasi dan keterbukaan informasi publik institusi (government public relations/GPR), yang bertujuan mengukur kinerja komunikasi dan keterbukaan informasi sepanjang satu tahun terakhir.

Dipersembahkan oleh HUMAS INDONESIA, media berbasis komunitas humas/GPR di Indonesia, penyelenggaraan AHI yang ketujuh pada tahun ini membuka kesempatan bagi berbagai institusi seperti Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN, Anak Usaha BUMN, BUMD, dan Badan Layanan Umum (BLU) di seluruh Indonesia, untuk membuktikan diri di enam kategori meliputi Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Terinovatif, PPID Terbaik, Media Internal, Kanal Digital, Program Kehumasan Pemerintah (GPR).

Tahun ini, dalam periode penyelenggaraan yang sama, HUMAS INDONESIA juga menggelar ajang Kartini HUMAS INDONESIA (KaHI) 2025 sebagai wadah bagi perempuan di dunia komunikasi untuk menunjukkan perspektif dan keterlibatan mereka. Kompetisi ini tidak hanya berfokus pada produktivitas kerja di kantor, tetapi juga pada kontribusi mereka di ranah domestik maupun publik.

Ikuti terus informasi tentang AHI 2025 dan KaHI 2025 hanya di humasindonesia.id dan prindonesia.co. (EDA)