JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Pengurus Serikat Perusahaan Pers (SPS) bertemu dengan Manteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi di Gedung Kementerian Kominfo, Medan Merdeka Barat, Kamis (8/11/2023). Pertemuan tersebut membahas kondisi pers nasional, khususnya media cetak. 

Menkominfo tegas menyatakan dukungan terhadap kelangsungan ekosistem pers nasional yang sehat. Ia mengatakan perlu adanya kebijakan afirmatif (affirmative policy) guna menyelamatkan pers nasional. “Pemerintah sangat memahami situasi industri pers nasional saat ini, termasuk media cetak. Untuk itu kami ingin mencoba mencari skema yang dimungkinkan oleh regulasi, guna mendukung dan membantu kelangsungan ekosistem pers nasional,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Budi Arie didampingi Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria. Sementara, pengurus SPS Pusat diwakili oleh Januar P. Ruswita (Ketua Umum), Asmono Wikan (Sekretaris Jenderal), Syamsudin H Sutarto (Wakil Ketum Bidang Organisasi & Hukum), dan Pung Purwanto (Wakil Ketum Bidang Hubungan Antarlembaga & Komunikasi).

Ketua Umum SPS Januar P. Ruswita, merasa bersyukur Menkominfo memahami kondisi yang tengah dialami industri pers, khususnya media cetak. “Bahkan ternyata beliau sudah mencari solusi penanganannya,” ujarnya.

Januar menambahkan, bagi Menkominfo dan Wamen, kondisi menjelang pesta demokrasi 2024 harus dikawal oleh pers yang sehat dengan produk-produk jurnalistik berkualitas dan mencerdaskan. Karena menurutnya, keberadaan media-media arus utama diperlukan untuk menangkal berita hoaks yang berseliweran dan menyesatkan. 

Sementara itu, Sekjen SPS Asmono Wikan berharap agar negara melalui Kementerian Kominfo memberikan keberpihakan terhadap eksistensi industri pers nasional. “Agar kualitas jurnalisme dan keberlanjutan bisnis pers nasional dapat pers dijaga,” ujar Asmono. (jar)