JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Belum lama ini pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerapkan kebijakan pembatasan akses media sosial (medsos) bagi anak di bawah 16 tahun. Pakar komunikasi menilai, kebijakan tersebut memiliki sisi positif karena dapat menekan risiko seperti perundungan siber, kekerasan digital, hingga paparan konten negatif. Kebijakan ini juga menjadi langkah protektif, terutama ketika pengawasan orang tua tidak selalu optimal.

Meski demikian, para pakar juga menyebut bahwa efektivitas kebijakan akan terbatas jika hanya mengandalkan pembatasan usia. Sebab, dalam praktiknya, masih terdapat celah seperti manipulasi data usia saat pembuatan akun yang membuat aturan tidak selalu berjalan optimal.

Sebagaimana disampaikan pakar komunikasi dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof. Mite Setiansah, kebijakan pembatasan media sosial bagi anak perlu disertai pendekatan edukatif yang memperkuat kapasitas anak alih-alih semata pembatasan. “Melindungi anak itu penting, tetapi jangan sampai menghilangkan kesempatan mereka untuk berkembang dan mendapatkan manfaat dari media sosial,” ujar Mite, dikutip dari ANTARA, Selasa (14/4/2026).

Menurut Mite, medsos yang digunakan oleh anak ibarat seperti aktivitas di jalan raya yang penuh risiko, sehingga anak perlu dibekali pengetahuan tentang rambu-rambu agar dapat menghindari bahaya. “Kita tidak bisa hanya melarang anak menggunakan media sosial, tapi harus membekali mereka dengan pemahaman agar aman saat mengaksesnya,” kata dia.

Oleh karena itu, Mite yang mengampu mata kuliah Kajian Media dan Public Speaking itu menekankan, penguatan literasi media menjadi kunci. Ia menerangkan, edukasi perlu diberikan secara berjenjang sejak usia dini agar anak mampu memahami risiko digital, memilah informasi, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.

Ia pun mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Komdigi untuk mengembangkan metode edukasi yang kreatif dan sesuai usia, seperti melalui permainan interaktif atau media pembelajaran yang menarik.

Transparansi Platform Digital

Di sisi lain, akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Gilang Desti Parahita menyoroti bahwa pembatasan usia juga berpotensi kontraproduktif. Menurutnya, anak-anak yang sudah terbiasa dengan teknologi dinilai tetap dapat mencari celah untuk mengakses platform digital, misalnya dengan menggunakan VPN atau cara lain. “Semakin sesuatu dilarang, justru semakin dicari. Anak-anak sekarang juga sudah canggih, mereka bisa menggunakan VPN atau cara lain untuk mengakses,” tuturnya dilansir laman resmi UGM. 

Lebih jauh, Gilang menekankan bahwa isu transparansi algoritma perlu menjadi perhatian penting dalam diskursus ini. Platform digital dinilai memiliki peran besar dalam membentuk perilaku pengguna, termasuk anak-anak, melalui sistem rekomendasi konten yang belum sepenuhnya terbuka. 

Selain itu, praktik profiling dan iklan personalisasi juga dinilai perlu dibatasi, khususnya bagi pengguna anak. Pengajar di bidang media dan jurnalisme itu menekankan, konten yang muncul di media sosial akan terus dipenuhi hal-hal yang sesuai dengan minat pengguna, sehingga sulit bagi anak-anak untuk terlepas dari pola tersebut. “Nah, ini iklan personalisasi dan profiling itu harus dibatasi, bahkan untuk anak tidak perlu di-profil,” ucap dia.

Lebih jauh, Gilang juga menilai bahwa perlindungan anak di ruang digital membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Selain regulasi, diperlukan kolaborasi seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah, platform digital, institusi pendidikan, hingga orang tua untuk membangun ekosistem digital yang aman sekaligus edukatif. (Fadhil Pramudya)