JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Pengunduran diri Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) pada Selasa (29/4/2025), menyimpan pelajaran penting tentang bagaimana seharusnya pemerintah berkomunikasi dengan mengedepankan transparansi, empati dan akuntabilitas komunikasi. 

Hasan yang sebelumnya merupakan wajah dari komunikasi presiden menyatakan, kemunduran dirinya merupakan langkah terbaik demi komunikasi pemerintahan Prabowo Subianto. "Saya telah mempertimbangkan dengan matang bahwa saatnya untuk menepi dan memberikan peluang kepada sosok yang lebih baik untuk mengambil alih peran di lapangan," ujarnya dalam tayangan video di kanal YouTube Total Politik, Selasa (29/4/2025).

Meskipun demikian, publik menduga bahwa keputusan Hasan untuk mundur dari jabatan strategis tersebut tidak terlepas dari momen kontroversial yang menyangkut dirinya selama menjabat. Salah satu yang masih segar di ingatan adalah pernyataannya mengenai kiriman paket kepala babi kepada redaksi Tempo.

Publik menilai pernyataan Hasan kala itu tidak hanya menyinggung, melainkan menunjukkan kurangnya empati dari seorang pejabat negara terhadap kebebasan pers. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto juga sempat menilai pernyataan Hasan tersebut keliru.

“Irreversible” dalam Komunikasi

Blunder yang dilakukan Hasan dalam isu teror kepala babi kepada redaksi Tempo menegaskan bahwa komunikasi politik bukan hanya sekadar soal bicara atau merespons suatu isu. Sebab, komunikasi yang dilakukan oleh pejabat negara cenderung bersifat irreversible, alias tidak dapat ditarik atau diklarifikasi.

Dalam konteks ini, komunikasi yang dilakukan pejabat negara adalah tentang membangun kepercayaan. Terutama dalam kondisi krisis atau menyangkut isu sensitif, publik ingin melihat kepedulian pemerintah, dan sejauh mana mereka memahami kekhawatiran masyarakat. Ketika respons yang muncul justru terkesan mengabaikan atau menyederhanakan persoalan, maka kepercayaan pun mudah luntur.

Sebagaimana disampaikan dosen Komunikasi Politik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila Muhammad Rosit, setiap kata dan makna yang disampaikan pejabat negara akan membawa konsekuensi besar. “Penyampaian yang keliru atau kurang tepat mengakibatkan terjadinya kebingungan, memperkeruh persepsi publik, merusak citra dan mengganggu stabilitas komunikasi pemerintahan,” tulis Rosit di Kompas.com, Rabu (30/4/2025).

Menurut Rosit, momen pengunduran diri Hasan Nasbi dapat menjadi pelajaran bahwa komunikasi dalam ruang kekuasaan harus berbasis pada prinsip dan tanggung jawab. Bukan hanya menyampaikan kebenaran faktual, tetapi juga perlu menyadari bagaimana kebenaran dipersepsikan dan diinterpretasikan masyarakat.

“Dengan komunikasi yang memprioritaskan kejelasan, empati dan keterbukaan yang bijak, para pejabat publik negara bisa menghindari kesalahpahaman, membangun kepercayaan publik, serta memperkuat legitimasi pemerintahan secara berkelanjutan,” pungkasnya. (eda)