JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Chairman and Chief Consultant Kiroyan Partners Noke Kiroyan mengatakan, sejatinya public affairs adalah fungsi korporasi yang menangani persoalan-persoalan nonmarket melalui berbagai kegiatan. Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan.

“Dalam memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, ada dua hal yang harus diperhatikan praktisi public affairs,” ujar Noke saat menjadi pembicara di acara peresmian Public Affairs Forum yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (15/10/2020).

Dua hal yang dimaksud meliputi, pertama, konteks. Kedua, komunikasi yang simetris. Menurutnya, praktisi public affairs harus mampu memerhatikan konteks politik, sosial dan budaya. “Tanpa memahami konteks politik, sosial dan budaya, kita tidak dapat menjalankan fungsi komunikasi dengan baik,” katanya.

Yang kedua, penting bagi public affairs untuk membangun komunikasi yang simetris. “Sudah bukan zamannya kita memberi komunikasi satu arah kepada stakeholder. Sebaliknya, yang terpenting adalah membangun dialog,” imbuhnya. Ia memberi contoh membangun dialog dengan serikat pekerja. Menurutnya, serikat pekerja bukan musuh, melainkan bagian dari stakeholder. Maka, bangunlah dialog.

Sementara itu,  CEO PT Freeport Indonesia Tony Wenas berpendapat para praktisi public affairs di perusahaan bukanlah pemadam kebakaran atau hanya mengurus izin. Lebih dari itu, keberadaan dan fungsi public affairs harus direncanakan saat hendak melaksanakan proyek.

Untuk perusahaan teknologi seperti Gojek, peran PA juga penting untuk menjembatani model bisnis baru dan regulasi pemerintah. “Kuncinya terletak pada komunikasi rutin dan empati,” ujar Chief of Public Policy and Government Relations Gojek Shinto Nugroho.

Terlibat Mewujudkan Indonesia Maju

Menurut Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura Suryopratomo, kemampuan berkomunikasi menjadi hal krusial di tengah era banjir informasi, termasuk informasi yang menyesatkan dan hoaks.

Contoh, beredarnya hoaks soal UU Cipta Kerja terkait Investasi Asing. Jika masyarakat sudah termakan hoaks, Indonesia akan sulit memperoleh investasi. Lapangan pekerjaan pun tidak akan bertumbuh. Di sinilah peran public affairs. Keberadaannya bertujuan untuk membangun komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. 

Komunikasi inilah yang harus selaras. Termasuk, antara KBRI dengan masyarakat Indonesia. “Di sini pula peran Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) untuk merumuskan bahasa yang sama di setiap KBRI,” ujar Tommy, sapaan karibnya.

Selaras dengan Tommy, VP Corporate Affairs APRIL Group Agung Laksamana berpendapat negeri ini membutuhkan lebih banyak praktisi public affairs untuk mendukung visi Indonesia maju 2030. Untuk itu, ke depan, ia berharap forum ini tidak hanya menjadi wadah berkumpul, bertukar pandangan dan gagasan antarpelaku public affairs, tapi juga untuk public relations, government relations dan regulatory affairs di seluruh tanah air. (rvh)