JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Layanan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau Bank BSI lumpuh, Senin (8/5/2023). Pada hari itu nasabah mengeluh tidak bisa melakukan transaksi baik menggunakan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), mobile banking, hingga teller di kantor cabang.

Kondisi ini diduga karena adanya serangan siber. Isu serangan siber terhadap layanan BSI sebelumnya ramai di media sosial khususnya Twitter. Akun bernama @darktracer_int membocorkan dalang gangguan layanan BSI yaitu geng ransomware LockBit 3.0. Dilansir dari kontan.co.id, serangan itu juga mengancam kebocoran data nasabah dan karyawan BSI 1,5 terabyte (TB) atau setara 15 juta orang.

Selama empat hari berturut-turut manajemen BSI melakukan berbagai langkah strategis. Anatra lain, bank hasil gabungan tiga bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerbitkan pernyataan tertulis, Rabu (10/5/2023), atau dua hari setelah kejadian. Dalam pernyataan tertulis tersebut, Direktur Utama BSI Hery Gunardi menyampaikan permintaan maaf terhadap gangguan yang dialami oleh nasabah. Hery juga menjamin dana dan data nasabah menjadi prioritas.

Selanjutnya BSI melakukan proses normalisasi agar layanan kembali normal. “Kami telah melakukan proses normalisasi layanan. Prioritas utama meyakinkan dana dan data nasabah tetap aman di BSI,” ujar Hery seperti dilansir dari website bankbsi.co.id.

Secara bertahap, proses normalisasi layanan dilakukan meliputi ATM, kantor cabang, dan mobile banking. Sehari setelahnya, layanan BSI mereka sudah berjalan dengan normal. “Hari ini, Kamis, tanggal 11 Mei 2023, layanan sudah kembali normal dan dapat digunakan para nasabah untuk melakukan transaksi,” kata Hery.

Terkait indikasi serangan siber, menurut Hery, manajemen telah melakukan tindakan mematikan sementara beberapa saluran. Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan keamanan sistem sembari tim teknologi informasi (IT) melakukan audit dan digital forensik. “Tim IT BSI bekerja sama dengan Tim IT Bank Mandiri dan tentunya berkoordinasi secara intens dengan berbagai pihak terkait. Baik regulator maupun lembaga pemerintah,” tutupnya. (jar)