PONTIANAK, PRINDONESIA.CO - Semua itu bukan sekadar program kerja pemerintah belaka, tapi merupakan impian dan aspirasi masyarakat. “Keinginan mereka ada dua. Biaya pendidikan dan kesehatan yang terjangkau,” kata Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji ketika ditemui PR INDONESIA di kantornya di Pontianak, Selasa (30/4/2019).

Untuk mewujudkan impian tersebut, Sutarmidji berstrategi melakukan pembenahan dari dalam. Mantan Wali Kota Pontianak itu menarget selama kurun tujuh bulan setelah dilantik, ia bersama jajarannya telah selesai melakukan pembenahan dari sisi koordinasi dan penghematan anggaran. Dana hasil penghematan itu nantinya akan dialokasikan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan desa.

Ya, pembangunan desa merupakan komponen penting dalam pembangunan sebelum sumber daya manusia. Kalimantan Barat terdiri dari 2.031 desa. Klasifikasinya meliputi Desa Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal, dan Sangat Tertinggal. “Saat ini, kami baru memiliki satu Desa Mandiri. Yakni, Kayong Utara,” katanya. Lainnya, Desa Maju (53 desa), Desa Berkembang (372 desa), Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal (1.600 desa).

Pembangunan desa sangat berpengaruh pada suksesnya Nawacita pemerintahan Presiden RI Joko Widodo. Upaya ini didukung dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD). Selama ini, banyak yang beranggapan persoalan selesai dengan adanya ADD. Padahal dana desa hanya mampu memenuhi 17 indikator Desa Mandiri. Sementara untuk menjadi Desa Mandiri harus memenuhi setidaknya 52 indikator. Antara lain, ketersediaan sekolah, puskesmas, dan jalan yang memadai. Apalagi jika wilayahnya luas seperti Kalimantan Barat. Dana yang diperlukan pasti lebih besar. “Jadi, ketika suatu desa menjadi berkembang, maju dan mandiri, tak seharusnya ADD dikurangi. Justru desa ini harus diberikan insentif tambahan,” ujarnya berpendapat.

Dengan adanya penghematan, ia berharap dalam kurun waktu tiga tahun mendatang, berdiri dua sekolah unggulan di Sambas dan Mempawah. Dana tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk memberikan 142 beasiswa kepada siswa wajib belajar 12 tahun. Anggaran itu juga bisa dimaksimalkan untuk mendirikan tempat dan membuat program pelatihan kerja.

Sementara di bidang kesehatan, Pemprov Kalimantan Barat berencana membangun rumah sakit tingkat regional tanpa kelas. Sebab, menurutnya, ruang rumah sakit itu diklasifikasikan bukan dari jenis kamar, melainkan jenis penyakit yang diderita pasien. Saat ini, kata Sutarmidji, pembangunan SMK unggulan, rumah sakit, dan asrama mahasiswa magang, sedang dalam proses tender. Sedangkan untuk mewujudkan semakin banyak Desa Mandiri, ia akan mengomunikasikannya dengan pemerintah pusat dalam waktu dekat. 

Sutarmidji bersyukur, pemerintah pusat fokus pada pembenahan dan peningkatan infrastruktur. Terobosan ini jelas sangat membantu mobilitas masyarakat sehingga semakin efisien. “Sebelumnya, perjalanan dari Sintang ke Pontianak bisa memakan waktu sebelas jam. Sekarang, lima jam saja,” ujar pria yang pernah mendapat predikat sebagai Wali Kota Terbaik itu. Pembangunan infrastruktur juga berdampak pada aktivitas ekonomi petani dan nelayan. “Dengan adanya kemudahan infrastruktur, pendapatan mereka naik hingga di atas 100 persen,” katanya.

Melayani

Sebagai pemimpin, Sutarmidji mengedepankan aspirasi masyarakat melebihi apa pun. Kesungguhan itu ia buktikan dengan membangun Kalimantan Barat Command Center. Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat dengan mudah melapor kepada pemerintah dan langsung ditanggapi. “Keberadaannya sekaligus bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik,” katanya.

Sebelumnya, Pontianak sudah memiliki Government and City Landmark. Aplikasi ini memberikan keadaan kota secara real-time. Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa melapor. Laporan tersebut akan diteruskan ke dinas terkait. Dari aplikasi, pelapor dapat melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan dinas terkait untuk menyelesaikan aduannya. Terobosan ini ternyata ikut memudahkan kinerja pemerintah. 

Selain mendengarkan aspirasi masyarakat, hal yang tak kalah penting adalah mengomunikasikan segala bentuk kebijakan pemerintah kepada publik. Aktivitas ini erat kaitannya dengan peran humas. Tanpa adanya humas, masyarakat tidak bisa melihat pembangunan sebagai kerja nyata dari pemerintah. Jika demikian, partisipasi publik pun diyakini bakal rendah.

Sutarmidji mengaku hingga saat ini ia masih kesulitan mencari sosok yang tepat untuk mengisi posisi sebagai humas. Ia berkesimpulan, bisa jadi faktornya karena belum adanya pendidikan formal yang memadai untuk humas dan protokoler. “Posisi ini tidak bisa diisi oleh sembarang orang. Ini dikarenakan peran mereka strategis. Yaitu, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” ujarnya.

Menurutnya, untuk menjadi humas pemerintah daerah dibutuhkan pemahaman visi dan misi, pola kerja kepala daerah, dan kemampuan membuat narasi. “Mereka harus mengetahui apa yang pantas dan tidak untuk dipublikasikan,” imbuh pria yang hingga saat ini masih kerap meninjau ulang rilis dari humas secara cermat sebelum disebar ke publik. Tujuannya, agar informasi yang disampaikan relevan dan pesannya sampai. 

Selain itu, humas juga harus mampu membangun hubungan yang baik dengan pers sebagai penyalur informasi.  Sutarmidji sendiri dikenal sebagai sosok pemimpin yang siaga melayani awak media. Ia tetap meladeni permintaan wawancara, bahkan hingga jam 11 malam sekali pun.

Stakeholder lainnya yang harus menjadi perhatian adalah non-government organization (NGO). “Kami menyambut dengan tangan terbuka selama program yang dibawa NGO sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tutupnya. (rvh)