JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Praktisi public affairs (PA) memainkan peran penting selama masa Pemilu 2024. Hal ini dikarenakan akan terjadi pergantian pemerintahan dan perubahan regulasi yang berdampak pada kebijakan industri (policy industry). Diskusi mengenai topik ini dibahas dalam Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) dengan tema “Perspektif Public Affairs: Peluang dan Tantangan 2024”, yang diselenggarakan secara daring pada Selasa (19/12/2023).

Andrew Saputro, Corporate Affairs Director PT Frisian Flag Indonesia (FFI), menyoroti bahwa pemilu merupakan peluang bagi PA untuk menunjukkan peran dan fungsinya yang strategis. “PA harus mengambil kesempatan ’manggung’ di panggung politik,” ujarnya.

Oleh karenanya, pria merupakan  Wakil Ketua Umum 2 Public Affairs Forum Indonesia (PAFI), meminta PA mengamati dinamika selama pemilu sampai masa transisi. Tujuannya, untuk mengidentifikasi potensi isu dan skenario yang mungkin terjadi. Dengan memahami dinamika itu, maka PA dapat mengantisipasi implikasi terhadap kebijakan, regulasi, dan sentimen yang dapat mempengaruhi kepentingan organisasi.

Director of Public Affairs Praxis PR Sofyan Herbowo sependapat. Menurutnya, pemilu merupakan kesempatan bagi PA untuk mewakili kepentingan organisasi. Hal ini dikarenakan setiap organisasi memiliki agenda masing-masing.

Sofyan pun bersyukur melihat demokrasi di Indonesia yang semakin matang, meski potensi perubahan regulasi tetap ada. “Dibandingkan dengan negara lain, perubahan regulasi di Indonesia cenderung tidak melalui proses revolusioner dan perubahan ideologis yang dapat berdampak besar pada pemerintahan dan bisnis,” katanya.

Melibatkan Pemangku Kepentingan

Untuk menjawab tantangan tersebut, Corporate Secretary Division Head PT Mandiri Tunas Finance Arif Reza Fahlepi, lagi-lagi menekankan pentingnya PA memahami situasi dan dinamika politik. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan PA, seperti menelaah tren politik, pandangan politik, kebijakan yang dapat memengaruhi lingkungan bisnis.

Selain itu, kata Reza, PA harus mampu mengidentifikasi risiko politik dan melakukan evaluasi peluang menjadi langkah untuk mengembangkan strategi bisnis.  Ketua Kemitraan PAFI  tersebut juga menyarankan aktivitas advokasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) serta masyarakat umum untuk mendukung kebijakan yang menguntungkan organisasi. “Kita harus terus memantau opini publik secara cermat karena keputusan politik itu juga bisa mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap organisasi,” katanya.

Terakhir, kata Reza, PA harus melibatkan stakeholder dalam dialog untuk memahami kekhawatiran dan harapan mereka. Ia meyakini langkah ini dapat membantu PA dalam melakukan penyesuaian strategi komunikasi dan kebijakan organisasi. Dengan pemahaman tersebut, PA dapat berperan sebagai kunci dalam menavigasi dinamika politik dan memastikan kelangsungan dan keberhasilan perusahaan. (jar)