JAKARTA, HUMASINDONESIA.ID—Pertanyaan tentang layakkah humas berada di eselon 1 mengemuka dalam GPR Conference yang diselenggarakan oleh HUMAS INDONESIA, bagian dari PR INDONESIA Group, di Jakarta, Kamis (22/2/2024). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti menegaskan bahwa idealnya humas berada di posisi strategis, yaitu di bawah pimpinan pengambil keputusan atau top manager.

Dwi mengutip pernyataan Nugraha dalam jurnalnya yang berjudul Fungsi Humas Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam Mengampanyekan Sumedang sebagai Puseur Budaya Sunda yang dipublikasikan tahun 2014.  Ia mengatakan, kedudukan humas di lembaga pemerintahan idealnya berada di bawah pimpinan pengambil keputusan. Posisi ini penting untuk memastikan humas dapat menjalankan fungsinya dengan baik, terlepas dari tingkat eselonisasi.

“Saya tidak ingin fokus membahas posisi eselon satunya,” katanya di sesi konferensi bertajuk “Layakkah Humas Berada di Eselon 1?” pada pagi hari itu. Tapi, Dwi melanjutkan, pernyataan bahwa humas itu idealnya harus berada di bawah pimpinan alias decision maker, adalah benar adanya.  

Menurut Dwi, humas layak untuk dimasukkan ke dalam staf inti karena perannya yang strategis dalam menyebarkan informasi dan membangun citra positif organisasi. Posisi yang dekat dengan pengambil keputusan akan membantu humas dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.

Arah Kehumasan

Lebih lanjut, Dwi yang sebelumnya merupakan Kasubdit Humas DJP, memaparkan arah kehumasan DJP. Menurutnya, humas DJP memiliki empat fungsi utama. Antara lain, membentuk citra organisasi, menciptakan reputasi pemerintah yang baik, mengelola krisis, serta menjadi corong yang menghubungkan pihak internal dan eksternal.

Hingga sejauh ini, Dwi menilai DJP telah memiliki struktur kehumasan yang strategis. Hal ini memungkinkan DJP menangani semua kerja komunikasi dengan baik, termasuk saat krisis terjadi. DJP juga memiliki tools dan organisasi yang terstruktur untuk menangani krisis, mengelola informasi, dan menjaga reputasi di era digital.

Dwi Astuti menutup presentasinya dengan pertanyaan: "Dari apa yang saya sampaikan, perlukah eselon satu memiliki institusi kehumasan? Jawabannya bisa Anda simpulkan sendiri."

Tentang GPR Conference

GPR Conference merupakan agenda perdana yang diselenggarakan oleh HUMAS INDONESIA, bagian dari PR INDONESIA Group. Acara ini merupakan sarana advokasi untuk mendorong peran strategis humas pemerintah.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria dan berbagai pembicara. Konferensi terbagi ke dalam dua panel diskusi. Panel pertama akan membahas tentang “Teknis dan Administrasi, Membelenggu Tuntutan Kepercayaan Publik” dengan pembicara Plt. Direktur Layanan Teknologi Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah BAKTI Kominfo Sudarmanto, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun.

Sementara panel kedua bertajuk “Memaksimalkan Peran Strategis Humas Menuju Indonesia Emas 2045” diisi oleh Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti, Kepala Biro Humas Kementerian Sekretariat Negara Eddy Cahyono Sugiarto, Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Fadjar Majardi, Kepala BPSDM Jawa Timur Ramliyanto, dan Sekretaris Lembaga LPS Dimas Yuliharto.

Ikuti terus informasi mengenai GPR Conference ‘’Layakkah Humas Berada di Eselon 1?’’ hanya di humasindonesia.id dan prindonesia.co.  (HUR)