SEMARANG, PRINDONESIA.CO - Peran GPR sangat krusial di dalam masa transisi pemerintahan seperti yang sedang dialami Indonesia sekarang. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (P2Humas DJP) Dwi Astuti, salah satu peran signifikan yang dibutuhkan pemerintah dari GPR adalah pengelolaan reputasi.

Mengambil contoh kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belakangan hangat lantaran akan naik menjadi 12 persen, Dwi menegaskan, humas pemerintah wajib memiliki sikap adaptif dalam menjalankan komunikasi publiknya. Terlebih soal PPN sejatinya bukan barang baru, karena sudah disetujui sejak 2021 di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. “Saat ini, (tugas kami) meyakinkan masyarakat bahwa hasil pajak pasti akan dikembalikan untuk masyarakat,” ujarnya dalam diskusi panel "Proyeksi & Tantangan Kehumasan Pemerintah 2025" HUMAS INDONESIA Outlook (HIO) 2025 di Semarang Rabu, (11/12/2024).

Pemilik zodiak Libra itu melanjutkan, sikap adaptif yang dimaksud dengan merujuk contoh kasus di atas, lebih kepada bagaimana tim kerja P2Humas DJP mampu menyelaraskan strategi maupun taktik komunikasinya dengan perkembangan kebijakan. “Karena dorongan masyarakat, pemerintah mengubah kebijakan kenaikan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah. Perkembangan seperti ini yang perlu kita cermati dengan saksama sebagai praktisi GPR,” imbuh perempuan kelahiran 5 Oktober itu. 

Dengan menumbuhkan sifat adaptif, tegas Dwi, praktisi PR akan mampu melihat tren yang berkembang, mengelola dan menumbuhkan persepsi publik, hingga meningkatkan kesadaran masyarakat lewat kampanye yang digencarkan. Menurutnya, upaya menjadi adaptif di masa sekarang juga tidak sulit, karena bisa dilakukan dengan monitoring media."Itu setiap pagi saya lakukan, untuk mengetahui apa yang terjadi dan dibicarakan warganet maupun media massa," pungkas alumnus Fakultas Hukum Universitas Lampung tersebut.

HUMAS INDONESIA Outlook

HUMAS INDONESIA Outlook merupakan agenda yang diselenggarakan oleh HUMAS INDONESIA. Acara ini memuat diskusi tentang tren komunikasi dan kehumasan di tahun 2025 untuk mendorong peran GPR.

HIO 2025 dihadiri oleh Plt. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Semarang Kartika Hedi Aji, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital RI Molly Prabawaty, dan sejumlah pembicara lainnya. Adapun diskusi dibagi ke dalam dua sesi panel.

Diskusi pertama membahas “Proyeksi dan Tantangan Kehumasan Pemerintah 2025” dengan narasumber CEO NoLimit Indonesia Aqsath Rasyid, Pranata Humas Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Mayrianti Annisa Anwar, dan Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti.

Sementara panel kedua mengangkat topik “Tantangan Mengelola Reputasi Organisasi/Korporasi di Era Digital”. Pada panel kedua ini, VP Corporate Communication PT PLN (Persero) hadir sebagai pembicara.

Ikuti terus perkembangan HIO 2025 hanya di humasindonesia.id dan prindonesia.co. (ARF)