JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Di tengah tahun politik, secara nasional, kerja komunikasi atau kehumasan di kementerian dan lembaga dituntut untuk melakukan adaptasi. Mulai dari menjaga netralitas sampai beradaptasi terhadap adanya potensi pergantian pejabat atau jabatan, baik dari segi gaya kepemimpinan maupun perubahan kebijakan.

Lantas, bagaimana dengan praktisi komunikasi/public relations (PR) di korporasi selama masa pemilihan umum (pemilu)? Arif Mujahidin, Direktur Komunikasi Korporat Danone Indonesia, kepada PR INDONESIA, Kamis, (14/1/2024), menilai PR korporat harus terus fokus menjaga netralitas dan reputasi perusahaan dari potensi dampak pesta demokrasi ini terhadap bisnis. Bahwa perusahaan bersikap nonpartisan dalam kontestasi politik, dibarengi komunikasi proaktif dalam mengatasi isu-isu yang menimbulkan kekhawatiran bagi perusahaan.

Selain itu, ia melanjutkan, simulasi pelatihan dan audit kesiapan dalam menghadapi potensi krisis akibat dampak langsung maupun tidak langsung akibat adanya pergantian kepemimpinan nasional, baik eksekutif maupun legislatif, juga semakin penting.