JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Saat terjadi krisis, Eva menyiapkan daftar dan pertanyaan yang dibuat sendiri secara tertulis yang sekiranya akan ditanyakan oleh wartawan. Ia menyiapkan tiga versi sekaligus, yakni untuk pewarta cetak yang ia sebar melalui kanal Whatsapp, rekaman suara untuk pewarta radio, dan Skype untuk pewarta televisi. Langkah tersebut dilakukan agar media tidak bertanya kepada narasumber selain Eva sebagai juru bicara apabila ia belum tiba di lokasi.

Menurutnya, langkah itu bermanfaat untuk menjaga emosi seorang PR yang harus berhadapan dengan puluhan media. Dalam kondisi itu, PR harus memenuhi permintaan wawancara berkali-kali, hingga undangan talk show ke berbagai stasiun televisi yang melelahkan dan bisa berpotensi salah ucap. Bersama timnya, dalam kurun waktu 1 – 3 jam pascakrisis, Eva bisa memberikan 3 – 4 rilis ke media untuk memberikan informasi perkembangan dan penanganan terkini. “Tujuannya agar media mengetahui informasi terkini seputar upaya yang sudah dilakukan perusahaan,” kata perempuan yang ditemui PR INDONESIA saat menjadi pembicara di acara Media Coffee PR Newswire beberapa waktu lalu. 

Eva berpendapat, langkah-langkah ini bisa dilakukan apabila public relations (PR) memahami potensi dan proses krisis yang terjadi. “Inilah pentingnya media monitoring. Dari sini, kita bisa melakukan pemetaan untuk menentukan langkah yang harus dilakukan dan diolah saat menangani krisis,” ujar ibu dua anak ini.

Apa yang dilakukan Eva sesuai dengan argumen kedua Gerard Braud tentang siapa yang sebaiknya jadi juru bicara saat krisis. Seorang PR paling disarankan segera mengeluarkan rilis pada jam-jam pertama krisis, baik secara tertulis, rekaman suara, maupun video. Seperti halnya yang dilakukan Eva yang langsung berhadapan dengan media ketika krisis terjadi. (suf)