Jangan Jadi “Spin Doctor”
06 Agustus 2018
aisyah
0
Jangan Jadi “Spin Doctor”
Di tahun politik ini, PR harus menjunjung tinggi sikap netral dan demokratis.
PR Indonesia/Aisyah

JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Hal ini dikarenakan PR adalah praktisi yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam membangun kredibilitas (pencitraan) dan kepercayaan untuk perusahaan atau orang tertentu. Dalam menjalankan perannya, tak menutup kemungkinan mereka melakukan spin doctors. Adapun spin doctor yang dimaksud adalah individu yang memiliki kemampuan menguasai publik, menggerakkan massa, menguasai media, sekaligus konseptor politik yang bertujuan mempengaruhi massa. Isu inilah yang menyeruak di acara PERHUMAS Coffee Morning di Jakarta, Jumat (13/7/2018).

Menurut Managing Director of Nexus Mitigation and Strategic Communications Firsan Nova, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi atau menjadi pemicu munculnya kemungkinan tersebut. Berdasarkan pengalamannya sebagai konsultan PR untuk salah satu kandidat calon legislatif, ada banyak politik transaksional di lapangan, jual beli suara, sampai kecurangan data pemilu. Praktik ini terjadi hampir di semua lini. “Di sinilah pentingnya kita sebagai PR memiliki prinsip,” kata Firsan. “Jelang pesta pemilu, PR boleh hanya jadi penonton, atau terlibat dengan menjunjung etika profesi, namun jangan sampai terjebak di dalamnya,” imbuhnya.

Ditemui terpisah, Suharjo Nugroho, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI), mengingatkan kembali komitmen PR. “Butuh kesadaran dari PR untuk bersama-sama memerangi hoaks dan tidak melakukan spin doctors, meski sedang bertugas membangun kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap suatu perusahaan atau orang tertentu,” katanya. Pria yang karib disapa Jojo itu juga mengingatkan kembali pentingnya PR memiliki kode etik profesi yang berlaku dan diakui secara nasional. “Kalau tidak begitu, kita akan menggunakan segala jurus tanpa batasan,” ujarnya.

Racun Elektoral

Pemimpin Redaksi Majalah TEMPO Arif Zulkifli melihat fenomena hoaks jelang Pilpres disebabkan oleh dua faktor. Pertama, sikap fanatik terhadap kandidat yang dijagokan. Sikap ini mendorong cara berpikir seseorang dengan menganggap orang yang diyakininya itu paling benar sedangkan pihak lawan selalu salah. “Hoaks diproduksi dari sikap fanatik. Ada racun elektoral yang masuk di dalam darah kita,” kata pria yang akrab disapa Azul itu. Kedua, penyebaran hoaks yang sengaja dilakukan oleh kelompok atau jaringan tertentu atas dasar mencari keuntungan ekonomi.

Untuk itu, Arif mengimbau agar praktisi PR menghindari sikap fanatik. Terutama, saat proses kampanye berlangsung. “Tetaplah menjunjung prinsip dasar kepiaran, menyampaikan kebenaran, serta bersama sama memerangi racun elektoral,” katanya.

Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto sependapat. Menurutnya, hoaks bagaikan mesin yang secara sengaja diproduksi terus menerus, baik secara agresif maupun lembut. “Kita dipaksa dengan tagar-tagar (tanda pagar). Kita tahu itu tidak benar, tapi karena disampaikan terus-menerus, akhirnya kita menganggapnya menjadi sebuah kebenaran,” ujarnya. Untuk itu, ia mengajak PR bersama-sama melawan hoaks, sesegera mungkin, mengonternya menggunakan narasi, data, dan fakta. “Di tahun politik ini, PR harus menjunjung tinggi sikap netral dan demokratis. Sebagai garda terdepan informasi, PR juga harus membuka diri untuk dikonfirmasi,” katanya seraya berpesan. (ais/rtn)

BACA JUGA
tentang penulis
image profile
aisyah
.
komentar (0)

LATEST POST